JAKARTA, ifakta.co – Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya akhirnya merespons kritik dan masukan yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Respons tersebut muncul setelah pernyataan Dino yang menyoroti intensitas lawatan Presiden Prabowo ke berbagai negara, termasuk kunjungan terbaru ke Prancis yang dinilai sejumlah pihak berlangsung dalam waktu berdekatan dengan kunjungan sebelumnya pada Januari dan April 2025.
Teddy menegaskan pemerintah menghargai kritik dan masukan dari berbagai pihak. Namun, menurutnya, kritik harus tetap berpijak pada fakta dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Iklan
“Karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau meluruskan beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur,” ujar Teddy melalui akun Instagram Sekretariat Presiden, Senin (1/6).
Ia juga memberikan apresiasi kepada Dino atas pengalaman panjangnya di dunia diplomasi.
“Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan,” sambungnya.
Dalam penjelasannya, Teddy menguraikan empat poin utama yang menjadi sorotan Dino, yakni biaya perjalanan luar negeri, jumlah rombongan presiden, penjadwalan kunjungan, serta frekuensi lawatan internasional yang dilakukan Presiden Prabowo.
Terkait biaya perjalanan, Teddy menegaskan bahwa pengeluaran di luar anggaran resmi negara ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo secara pribadi.
“Jadi yang pertama masalah biaya bila keluar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali, jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” katanya.
Ia juga membantah anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden selalu melibatkan rombongan besar. Menurut Teddy, jumlah delegasi yang ikut mendampingi Prabowo saat ini jauh lebih kecil dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
“Nah, kalau dulu itu sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Pak Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” tegasnya.
Menurut Teddy, situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian membuat Indonesia harus aktif membangun komunikasi dan hubungan strategis dengan para pemimpin dunia.
Ia menilai hubungan personal antar kepala negara menjadi modal penting ketika Indonesia membutuhkan dukungan internasional dalam menghadapi berbagai tantangan global.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak. Kita harus panen hubungan yang baik. Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya,” ujarnya.
“Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin, baik secara langsung, diliput media ataupun tertutup,” lanjut Teddy.
Klaim Diplomasi Prabowo Hasilkan Investasi Triliunan Rupiah
Teddy juga menepis anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo hanya bersifat seremonial atau sekadar pencitraan.
Menurutnya, berbagai lawatan internasional yang dilakukan Prabowo selama sekitar 1,5 tahun terakhir telah menghasilkan manfaat nyata bagi Indonesia.
Ia menyebut sejumlah capaian yang diklaim lahir dari aktivitas diplomasi Presiden, mulai dari penguatan kerja sama di BRICS, ketahanan energi dan pangan di tengah konflik global, hingga kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa.
Selain itu, Teddy mengungkapkan nilai investasi yang masuk ke Indonesia dalam kurun waktu tersebut mencapai angka signifikan.
