“Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar Rp2.430 triliun, itu data dari BKPM,” katanya.
Menurut Teddy, hasil konkret lainnya terlihat dari kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan yang disebut langsung menghasilkan komitmen investasi baru.
Iklan
“Kemudian, contoh konkret lagi ini, bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar Rp575 triliun,” sambungnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung sejumlah capaian lain yang dikaitkan dengan diplomasi pemerintah, seperti penguatan alat utama sistem senjata (alutsista), penyelenggaraan ibadah haji, rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Arab Saudi, hingga dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina.
“Itu adalah hasil kongkret nyata 1,5 tahun terakhir. Dan, semua itu adalah hasil diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo lewat berbagai cara baik dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan,” ujar Teddy.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal mengingatkan agar Presiden Prabowo mengurangi frekuensi kunjungan luar negeri dan lebih memanfaatkan sarana komunikasi virtual dalam menjalin hubungan dengan para pemimpin dunia.
Dino mengaku menyampaikan pandangan tersebut karena merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai diplomat yang pernah terlibat dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia.
“Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada saya yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya,” kata Dino dalam video yang diunggah di Instagram, Sabtu (30/5).
Dalam perhitungannya, Dino menilai intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo tergolong sangat tinggi dibandingkan pemimpin negara lain.
“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran,” ujarnya.
Selain mempertanyakan efektivitas frekuensi kunjungan tersebut, Dino juga menyoroti besarnya biaya yang harus ditanggung negara untuk setiap perjalanan kenegaraan.
Ia menyebut satu kali lawatan luar negeri dapat menghabiskan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah, mencakup kebutuhan transportasi, akomodasi, logistik, protokol, pengamanan hingga operasional delegasi.
Sebagai alternatif, Dino menyarankan Presiden Prabowo lebih sering menggunakan teknologi komunikasi seperti video call, telepon, atau pertemuan virtual, mengingat inti pembahasan bilateral umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sementara agenda lainnya lebih banyak bersifat seremonial.
(tio/my)
