JAKARTA, ifakta.co – Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya akhirnya merespons kritik dan masukan yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Respons tersebut muncul setelah pernyataan Dino yang menyoroti intensitas lawatan Presiden Prabowo ke berbagai negara, termasuk kunjungan terbaru ke Prancis yang dinilai sejumlah pihak berlangsung dalam waktu berdekatan dengan kunjungan sebelumnya pada Januari dan April 2025.
Teddy menegaskan pemerintah menghargai kritik dan masukan dari berbagai pihak. Namun, menurutnya, kritik harus tetap berpijak pada fakta dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Iklan
“Karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau meluruskan beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur,” ujar Teddy melalui akun Instagram Sekretariat Presiden, Senin (1/6).
Ia juga memberikan apresiasi kepada Dino atas pengalaman panjangnya di dunia diplomasi.
“Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan,” sambungnya.
Dalam penjelasannya, Teddy menguraikan empat poin utama yang menjadi sorotan Dino, yakni biaya perjalanan luar negeri, jumlah rombongan presiden, penjadwalan kunjungan, serta frekuensi lawatan internasional yang dilakukan Presiden Prabowo.
Terkait biaya perjalanan, Teddy menegaskan bahwa pengeluaran di luar anggaran resmi negara ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo secara pribadi.
“Jadi yang pertama masalah biaya bila keluar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali, jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” katanya.
Ia juga membantah anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden selalu melibatkan rombongan besar. Menurut Teddy, jumlah delegasi yang ikut mendampingi Prabowo saat ini jauh lebih kecil dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
“Nah, kalau dulu itu sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Pak Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” tegasnya.
Menurut Teddy, situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian membuat Indonesia harus aktif membangun komunikasi dan hubungan strategis dengan para pemimpin dunia.
Ia menilai hubungan personal antar kepala negara menjadi modal penting ketika Indonesia membutuhkan dukungan internasional dalam menghadapi berbagai tantangan global.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak. Kita harus panen hubungan yang baik. Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya,” ujarnya.
“Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin, baik secara langsung, diliput media ataupun tertutup,” lanjut Teddy.
Klaim Diplomasi Prabowo Hasilkan Investasi Triliunan Rupiah
Teddy juga menepis anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo hanya bersifat seremonial atau sekadar pencitraan.
Menurutnya, berbagai lawatan internasional yang dilakukan Prabowo selama sekitar 1,5 tahun terakhir telah menghasilkan manfaat nyata bagi Indonesia.
Ia menyebut sejumlah capaian yang diklaim lahir dari aktivitas diplomasi Presiden, mulai dari penguatan kerja sama di BRICS, ketahanan energi dan pangan di tengah konflik global, hingga kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa.
Selain itu, Teddy mengungkapkan nilai investasi yang masuk ke Indonesia dalam kurun waktu tersebut mencapai angka signifikan.
“Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar Rp2.430 triliun, itu data dari BKPM,” katanya.
Menurut Teddy, hasil konkret lainnya terlihat dari kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan yang disebut langsung menghasilkan komitmen investasi baru.
“Kemudian, contoh konkret lagi ini, bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar Rp575 triliun,” sambungnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung sejumlah capaian lain yang dikaitkan dengan diplomasi pemerintah, seperti penguatan alat utama sistem senjata (alutsista), penyelenggaraan ibadah haji, rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Arab Saudi, hingga dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina.
“Itu adalah hasil kongkret nyata 1,5 tahun terakhir. Dan, semua itu adalah hasil diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo lewat berbagai cara baik dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan,” ujar Teddy.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal mengingatkan agar Presiden Prabowo mengurangi frekuensi kunjungan luar negeri dan lebih memanfaatkan sarana komunikasi virtual dalam menjalin hubungan dengan para pemimpin dunia.
Dino mengaku menyampaikan pandangan tersebut karena merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai diplomat yang pernah terlibat dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia.
“Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada saya yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya,” kata Dino dalam video yang diunggah di Instagram, Sabtu (30/5).
Dalam perhitungannya, Dino menilai intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo tergolong sangat tinggi dibandingkan pemimpin negara lain.
“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran,” ujarnya.
Selain mempertanyakan efektivitas frekuensi kunjungan tersebut, Dino juga menyoroti besarnya biaya yang harus ditanggung negara untuk setiap perjalanan kenegaraan.
Ia menyebut satu kali lawatan luar negeri dapat menghabiskan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah, mencakup kebutuhan transportasi, akomodasi, logistik, protokol, pengamanan hingga operasional delegasi.
Sebagai alternatif, Dino menyarankan Presiden Prabowo lebih sering menggunakan teknologi komunikasi seperti video call, telepon, atau pertemuan virtual, mengingat inti pembahasan bilateral umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sementara agenda lainnya lebih banyak bersifat seremonial.
(tio/my)
