JAKARTA, ifakta.co – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi kritik yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kritik tersebut tidak konstruktif dan dinilai kurang etis.
Habiburokhman menegaskan bahwa kritik dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, ia menilai masukan yang disampaikan Dino tidak didasarkan pada informasi yang utuh dan akurat.
“Di era demokrasi dan keterbukaan tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi seperti Dino Patti Djalal. Namun demikian, sebagai sesama anak bangsa saya harus mengkritik balik Dino,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6).
Iklan
Menurutnya, kritik Dino justru berpotensi menjadi serangan politik yang tidak produktif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
Habiburokhman menilai pandangan Dino terkait pengurangan frekuensi kunjungan luar negeri Presiden juga kurang tepat jika melihat dinamika geopolitik global yang saat ini terus berkembang.
Ia menegaskan bahwa kepala negara perlu aktif membangun komunikasi langsung dengan para pemimpin dunia demi memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.
“Di tengah ketidakpastian situasi global saat ini bahkan Donald Trump merasa perlu mengunjungi China untuk memperjuangkan kepentingan negaranya. Menurut kami justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif baik menerima kunjungan maupun juga mengunjungi pemimpin negara lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman menyoroti posisi Dino sebagai mantan pejabat Kementerian Luar Negeri. Ia menilai kritik terhadap penerus di bidang yang pernah ditanganinya seharusnya disampaikan dengan lebih bijak.
Menurut Habiburokhman, di sejumlah negara maju, mantan pejabat publik umumnya membatasi diri dalam mengomentari kinerja penerusnya sebagai bentuk penghormatan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas.
“Hal tersebut didasarkan pada sikap menghormati orang yang sedang bekerja. Kritik mantan pejabat kepada penerusnya bahkan bisa menjadi bumerang jika publik membanding kinerja si mantan dengan yang sedang menjabat,” katanya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo sejak dilantik sebagai kepala negara.
Melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Dino mengaku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangannya mengenai arah politik luar negeri Indonesia.
“Bapak Presiden (Prabowo) telah menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada saya yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya,” kata Dino dalam video tersebut, Sabtu (30/5).
Dalam pernyataannya, Dino meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan pengurangan frekuensi perjalanan ke luar negeri dan memperhatikan persepsi publik yang berkembang.
Menurut perhitungannya, Prabowo menjadi salah satu pemimpin dunia yang paling sering melakukan lawatan ke luar negeri sejak menjabat sebagai presiden.
“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran,” ujarnya.
Dino juga mempertanyakan keberlanjutan pola kunjungan luar negeri tersebut jika terus dilakukan dalam jangka panjang.
Selain itu, ia menyinggung besarnya anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk setiap perjalanan kenegaraan. Biaya tersebut, kata Dino, mencakup berbagai kebutuhan mulai dari tim pendahulu, pesawat, akomodasi, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan hingga uang harian delegasi.
“Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” katanya.
Sebagai alternatif, Dino menyarankan agar Presiden Prabowo memanfaatkan teknologi komunikasi modern seperti video conference, panggilan telepon, maupun pertemuan virtual untuk menjaga hubungan diplomatik dengan para pemimpin dunia tanpa harus selalu melakukan perjalanan langsung.
(tio/my)
