BANTEN, ifakta.co – Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah secara resmi menutup Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2027. Dalam kesempatan tersebut, Dimyati menegaskan pentingnya integritas dalam perencanaan pembangunan serta mengingatkan seluruh jajaran agar menjauhi praktik persekongkolan.
Penutupan forum berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Selasa (16/12/2025).
Dimyati menekankan bahwa pola pikir eksekutif harus visioner, terstruktur, dan komprehensif. Setiap perencanaan, kata dia, wajib dilandasi niat baik demi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Iklan
“Eksekutif berpikirnya harus masif, terstruktur, dan sistematis. Lakukan yang terbaik dengan niat yang baik serta hindari persekongkolan yang terstruktur dan sistematis,” tegas Dimyati.
Ia menilai kualitas perencanaan menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap anggaran yang dialokasikan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Anggaran sekecil apa pun harus memiliki output, outcome, benefit, dan impact. Perencanaan harus disusun dengan baik, arah kebijakan umum harus konkret dan jelas agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan. Dengan perencanaan yang matang, risiko kesalahan dapat diminimalkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dimyati menjelaskan bahwa forum konsultasi publik memiliki peran strategis dalam menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Penyelarasan tersebut penting untuk mewujudkan pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan di Provinsi Banten.
“Dengan demikian, akan tercipta kesesuaian program dan kesinambungan pembangunan,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses penyusunan RKPD. Keterlibatan berbagai elemen dinilai menjadi kunci dalam menghasilkan perencanaan yang inklusif dan berkualitas.
“Perencanaan harus melibatkan unsur birokrasi, masyarakat, pemangku kepentingan, akademisi, dan media agar partisipasi terbangun dan hasilnya lebih baik,” pungkas Dimyati.
(Sb-Alex)
