JAKARTA, Ifakta.co — Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, menegaskan bahwa fundamental pasar modal Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang baik. Pernyataan tersebut merespons kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir.
“Jika kita mencermati laporan keuangan seluruh emiten per akhir tahun 2025, perusahaan tercatat berhasil membukukan pertumbuhan laba lebih dari 21 persen,” ujar Jeffrey kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Jeffrey menambahkan, saham dalam kelompok LQ45 juga mencetak pertumbuhan laba bersih yang signifikan sebesar 29,9 persen pada kuartal I 2026.
Iklan
Rekor Laba Bersih Tertinggi dalam 5 Tahun
Pihak otoritas bursa mencatat sekitar 80 persen dari total perusahaan di BEI sukses meraup laba bersih pada kuartal pertama tahun ini. Angka tersebut menjadi persentase tertinggi sepanjang lima tahun terakhir.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 hanya ada 63 perusahaan tercatat yang mampu menghasilkan laba bersih. Sementara pada periode 2021-2025, persentasenya hanya bertahan di angka 73 hingga 76 persen.
BEI Dorong Transparansi Demi Pulihkan Kepercayaan
Menanggapi adanya sentimen krisis kepercayaan dari para pelaku pasar, Jeffrey memastikan bahwa BEI terus melakukan berbagai upaya strategis untuk memulihkan optimisme investor.
“Kami meningkatkan transparansi, mempertegas granularisasi data, serta membeberkan informasi terkait high shareholding concentration. Seluruh langkah ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan investor kepada pasar global,” kata Jeffrey.
Sebelumnya, pada Rabu (3/6/2026), IHSG terpuruk hingga 4,11 persen dan mendarat di level 5.941. Level ini menjadi titik terendah IHSG sejak Mei 2021. Tekanan belum mereda pada Kamis pagi, di mana indeks sempat melorot lebih dalam ke posisi 5.655.
Kebijakan Top-Down Picu Sentimen Negatif
Di sisi lain, Ekonom Universitas Pramadina, Wijayanto Samirin, memproyeksikan IHSG belum akan bangkit dalam waktu dekat. Ia menilai pasar masih merespons negatif sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai kurang ramah terhadap pasar (pro-market).
Wijayanto menyoroti beberapa kebijakan krusial, seperti penunjukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal, regulasi baru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE), hingga instruksi penurunan bunga kredit menjadi 8 persen.
“Dunia usaha dan investor merespons berbagai kebijakan yang bersifat top-down tersebut secara negatif,” tutur Wijayanto.
(fa/fza)
