TANGERANG, ifakta.co – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung kondisi Kali Angke untuk mengidentifikasi penyebab banjir yang kerap melanda wilayah Tangerang dan sekitarnya.
Peninjauan dilakukan dengan menyusuri aliran Kali Angke menggunakan perahu karet sejauh kurang lebih 3,5 kilometer, mulai dari kawasan Perumahan Ciledug Indah 2, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, hingga Bendung Polor di Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (30/10/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menemukan dua persoalan utama yang dinilai memengaruhi kapasitas aliran sungai, yakni pendangkalan dan penyempitan badan sungai.
Menurut Dody, kedua persoalan tersebut harus segera ditangani melalui normalisasi atau pengerukan sungai serta penanganan titik-titik penyempitan agar kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air kembali optimal.
“Pendangkalan harus kita tangani melalui normalisasi atau pendalaman sungai. Penyempitannya juga harus dibereskan agar kapasitas sungai bisa kembali seperti semula,” kata Dody.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa penanganan banjir Kali Angke membutuhkan sinergi lintas pemerintahan, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di satu wilayah, tetapi juga melibatkan Tangerang Selatan, Kota Tangerang hingga Jakarta.
Andra menjelaskan, sejumlah pekerjaan penanganan di bagian hulu Kali Angke telah menunjukkan perkembangan. Namun, masih terdapat beberapa titik tanggul atau turap yang belum terpasang akibat kendala pembebasan lahan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan air sungai meluap ke kawasan permukiman ketika debit meningkat.
“Penanganan ini harus dilakukan bersama. Ada pekerjaan yang menjadi kewenangan Kementerian PU, ada pula yang bisa dilakukan pemerintah kota dan provinsi. Prinsipnya, kita urai persoalannya satu per satu agar dampak banjir dan kerugian masyarakat bisa berkurang,” ujar Andra.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah menuntaskan pembebasan lahan sepanjang 600 meter untuk mendukung pekerjaan fisik yang selanjutnya akan ditangani Kementerian PU.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten telah mengerahkan alat berat untuk mendukung upaya normalisasi Kali Angke sebagai bagian dari langkah mengurangi risiko banjir.
Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut adalah Bendung Polor. Bangunan peninggalan era kolonial Belanda itu sebelumnya difungsikan untuk mendukung irigasi persawahan. Namun, seiring perkembangan wilayah dan perubahan tata guna lahan menjadi kawasan permukiman padat, keberadaan serta fungsi bendung tersebut dinilai perlu dikaji kembali.
Kementerian PU juga menyoroti struktur di bagian bawah bendung yang diduga menghambat kelancaran aliran air. Rencana pembongkaran struktur tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Jakarta Barat.
Koordinasi juga diperlukan untuk menyiapkan jembatan sementara agar aktivitas dan mobilitas masyarakat tidak terganggu selama proses pekerjaan berlangsung.
Dampak banjir Kali Angke turut dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Riani (55), warga Kembangan Selatan, Jakarta Barat, mengungkapkan bahwa kawasan tempat tinggal sekaligus warung kopinya kerap terendam banjir hingga mencapai kedalaman dua meter saat musim hujan.
“Kalau musim hujan, hampir setiap bulan pasti banjir. Orang susah lewat, kendaraan juga sulit masuk. Kalau sudah banjir, saya otomatis tidak bisa berjualan,” ungkap Riani.
Ia berharap pemerintah segera merealisasikan langkah penanganan secara nyata agar masyarakat tidak terus dihantui banjir yang berulang setiap musim hujan.
Di sisi lain, Gubernur Andra Soni mengingatkan masyarakat agar turut menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dalam peninjauan tersebut, rombongan menemukan sejumlah limbah rumah tangga, termasuk kasur dan bekas lemari, yang menumpuk di aliran sungai dan berpotensi menghambat arus air.
Andra menegaskan, upaya pemerintah dalam mengatasi banjir harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, khususnya kawasan sungai.
“Jangan sampai sungai yang seharusnya menjadi sahabat kita, justru berubah menjadi sumber bencana hanya karena tidak dirawat dan dijaga bersama,” pungkasnya.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi persoalan serta mendorong percepatan penanganan Kali Angke guna mengurangi risiko banjir dan kerugian masyarakat di wilayah terdampak.
