JAKARTA, ifakta.co – Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati mengingatkan peserta persaingan politik agar tidak menjadikan keluarga lawan sebagai sasaran serangan. Ia menilai praktik semacam itu dapat mengganggu kualitas demokrasi sekaligus merendahkan martabat manusia.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Jumat (20/11/2026), Sri menyoroti penggunaan informasi mengenai kehidupan pribadi anggota keluarga untuk menjatuhkan tokoh politik. Menurutnya, persaingan seharusnya berlangsung dengan cara yang sehat dan tidak mengorbankan hak orang yang tidak terlibat langsung.

“Terkait persaingan politik atau kampanye yang sampai menyeret dan menyerang keluarga dari pihak lawan, hal tersebut dapat berdampak mengikis demokrasi dan merusak harkat martabat manusia,” kata Sri lewat keterangan tertulis, Jumat (20/11).

Sri menjelaskan bahwa serangan semacam itu kerap disertai manipulasi informasi yang kemudian disebarkan melalui media sosial. Konten yang menyasar keluarga bisa digunakan untuk membangun sentimen, menggalang dukungan, atau memberikan tekanan kepada lawan politik.

“Hal tersebut kerap digunakan sebagai strategi politik untuk memobilisasi massa pendukung dan menekan lawan politik,” ujarnya.

Menurut Sri, salah satu pola yang perlu diwaspadai ialah penyebaran informasi sensasional oleh akun yang identitasnya tidak jelas. Akun semacam itu dapat menyebarkan tuduhan atau cerita yang belum terverifikasi, tetapi sengaja dibuat menarik perhatian pengguna internet.

“Saat ini memang berkembang akun-akun yang diisi dengan konten palsu yang penuh sensasi dengan tujuan mendapatkan kunjungan sebanyak mungkin atau untuk digunakan untuk memobilisasi pendukung dan menjatuhkan lawan politik,” kata dia.

Sri meminta masyarakat lebih berhati-hati sebelum mempercayai maupun menyebarkan unggahan yang menyinggung kehidupan pribadi seseorang. Ia menekankan perlunya memeriksa sumber informasi, terutama jika sebuah konten memakai judul provokatif atau memuat tuduhan serius.

Selain meminta kewaspadaan publik, Sri menekankan tanggung jawab para pelaku politik untuk menjaga batas antara kritik terhadap kebijakan dan serangan terhadap kehidupan pribadi keluarga. Persaingan politik, menurutnya, tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengabaikan privasi.

“Penting untuk tetap menciptakan kampanye sehat dengan menghormati hak-hak pribadi serta mencegah berita berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif dan mengandung fitnah,” katanya.

Pernyataan Sri tidak ditujukan kepada satu partai atau tokoh tertentu dalam keterangan yang tersedia. Ia menyampaikan peringatan umum mengenai cara berkompetisi dan menggunakan media sosial dalam ruang politik.

Pesan tersebut menempatkan perlindungan martabat individu sebagai bagian dari praktik demokrasi. Perdebatan gagasan dan program tetap dapat dilakukan tanpa melibatkan keluarga sebagai sasaran tekanan ataupun penyebaran informasi yang belum terbukti.

Ia menilai penyebaran konten yang memanipulasi informasi tidak hanya merugikan pihak yang diserang, tetapi juga dapat memengaruhi cara masyarakat menilai persaingan politik. Karena itu, Sri meminta publik mengutamakan pemeriksaan fakta dan tidak menjadikan tuduhan tanpa dasar sebagai bahan kampanye.

(rom/mby)