JAKARTA, ifakta.co – Panitia Ad Hoc MPR menyatakan akan mengkaji kritik Mahfud MD mengenai jadwal pemilihan wakil presiden baru yang direncanakan pada 9 Desember 2026. Meski muncul kekhawatiran atas tenggat pengusulan calon, panitia menegaskan belum ada perubahan jadwal sidang paripurna tersebut.

Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR Abidin Fikri mengatakan setiap masukan masyarakat, termasuk pandangan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, akan diperhatikan dalam pembahasan internal.

“Apa yang berkembang di masyarakat termasuk masukan dari Pak Mahfud MD tentu akan menjadi perhatian semua pihak termasuk dari Panitia Ad Hoc MPR,” kata Abidin saat dihubungi, Sabtu (21/11).

Menurut Abidin, panitia akan kembali menggelar rapat pada Senin, 23 November 2026, sesuai kesepakatan dalam pertemuan awal. Rapat itu akan membahas perkembangan terkait aturan konstitusi, Undang-Undang MD3, dan tata tertib MPR.

“Kami akan rapat pada Senin, 23 November, tentunya hal hal yang berkembang berkaitan ketentuan peraturan perundang-undangan, Komstitusi, UU MD3 dan Tatib MPR akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Sidang MPR Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden,” ujarnya.

Anggota Panitia Ad Hoc Ahmad Irawan menekankan bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi tenggat paling lama 60 hari bagi MPR untuk memilih satu dari dua nama calon wakil presiden yang diajukan Presiden. Ketentuan konstitusional itu, menurutnya, menjadi rujukan utama penyusunan tahapan.

“Nanti pendapat seperti yang disampaikan Pak Mahfud kami pelajari di Panitia Ad Hoc yang memiliki tugas untuk merumuskan mekanisme dan tekhnis pemilihan Wakil Presiden. Hal tersebut juga akan jadi pokok bahasan dalam rapat gabungan,” kata Irawan.

Irawan menyatakan belum ada keputusan menggeser agenda pemilihan dan pelantikan pengganti Gibran Rakabuming Raka. Panitia akan menelaah pendapat yang muncul sebelum menentukan langkah selanjutnya bersama unsur MPR lainnya.

“Belum ada perubahan jadwal. Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan Rapat Gabungan. Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud mempersoalkan perhitungan tenggat 14 hari untuk penyampaian dua nama calon dari Presiden. Menurutnya, aturan yang berlaku mengacu pada hari kerja, sehingga rencana penyerahan pada 25 November tidak memenuhi hitungan jika paripurna dilaksanakan 9 Desember.

Mahfud merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024. Ia mengusulkan jadwal diselaraskan agar proses pemilihan tidak menghadapi persoalan keabsahan.

“Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” ujar Mahfud di unggahan akun Instagram, Jumat (20/11).

Dengan rapat yang dijadwalkan pada Senin, Panitia Ad Hoc MPR masih memiliki kesempatan membahas perbedaan penafsiran tersebut. Hingga Sabtu, jadwal pemilihan wakil presiden pada 9 Desember belum dinyatakan berubah.

(sib/lex)