JAKARTA, ifakta.co – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggeser jadwal sidang pemilihan wakil presiden baru yang semula direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026. Mahfud menilai jadwal tersebut perlu diselaraskan dengan ketentuan mengenai tenggat waktu penyerahan dua nama calon dari Presiden Prabowo Subianto.
Usulan itu disampaikan Mahfud melalui akun Instagram pada Jumat (20/11/2026). Ia menyoroti perbedaan penafsiran mengenai hitungan 14 hari sebelum sidang pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Mahfud, tenggat 25 November yang digunakan MPR untuk menerima usulan calon tidak tepat apabila merujuk pada aturan yang menghitung hari sebagai hari kerja. Ia berpendapat penentuan tanggal sidang tidak cukup menggunakan hitungan hari kalender.
“Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” ujar Mahfud di unggahan akun Instagram, Jumat (20/11).
Mahfud merujuk Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Kedua aturan itu, menurut penjelasannya, menjadi dasar untuk menghitung masa persiapan sidang setelah nama calon diterima.
Dalam Pasal 1 angka 22 Tata Tertib MPR, definisi waktu dinyatakan secara singkat. “Hari adalah hari kerja,” demikian bunyi ketentuan yang dikutip Mahfud.
Perbedaan cara menghitung tenggat menjadi penting karena MPR tidak hanya akan menerima dua nama usulan. Lembaga tersebut juga harus menyiapkan tahapan pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden baru melalui mekanisme yang berlaku.
Mahfud memperingatkan bahwa mempertahankan jadwal 9 Desember tanpa menyesuaikan ketentuan waktu berpotensi menimbulkan persoalan keabsahan sidang. Karena itu, ia meminta penjadwalan kembali dilakukan berdasarkan tanggal nyata ketika MPR menerima surat usulan Presiden.
Ia memberikan contoh penghitungan apabila Presiden menyerahkan dua nama pada 20 November. “Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/2026) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja,” kata dia.
Dengan usulan tersebut, tanggal sidang akan mengikuti waktu penyerahan nama, bukan semata-mata tanggal yang lebih dahulu diumumkan. Namun, perubahan jadwal tetap menjadi kewenangan lembaga terkait dan belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi.
Pernyataan Mahfud menambah perdebatan mengenai tahapan pengisian jabatan wakil presiden. Di tengah persiapan MPR, kepastian jadwal dan dasar hukumnya menjadi perhatian agar proses pemilihan tidak menghadapi keberatan prosedural setelah dilaksanakan.
Mahfud menegaskan bahwa keberatan yang ia sampaikan berkaitan dengan tata cara dan perhitungan waktu, bukan dengan nama calon tertentu. Perdebatan tersebut menunjukkan pentingnya kesesuaian antara agenda politik dan prosedur hukum ketika lembaga negara mengambil keputusan mengenai jabatan yang memiliki konsekuensi konstitusional.
(rom/mby)






























