JAKARTA, ifakta.co – Perwakilan masyarakat adat dari Kabupaten Barito Utara mengajukan uji materi ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta aturan tersebut membedakan praktik perladangan tradisional masyarakat hukum adat dari pembakaran untuk kepentingan komersial.
Permohonan diajukan Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara Putes Lekas bersama Era Purnama Dewi. Perkara bernomor 420/PUU-XXIV/2026 mulai diperiksa dalam sidang pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Para pemohon menguji ketentuan Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kuasa hukum pemohon A Fahrur Rozi mengatakan rumusan yang berlaku belum membedakan praktik masyarakat hukum adat dengan pembakaran lahan oleh kelompok lain yang menggunakan alasan kearifan lokal.
“Sekarang persoalannya yang kita bawa ke hadapan Mahkamah saat ini adalah Pasal 22 yang diujikan ini tidak membedakan praktik masyarakat hukum adat dari pembakaran lahan oleh pihak lain yang non masyarakat adat,” ujar A Fahrur Rozi selaku kuasa hukum para pemohon dikutip dari website MK, Jumat (20/11).
Putes Lekas menolak anggapan bahwa masyarakat adat selalu menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, praktik perladangan tradisional memiliki tata cara pengendalian api yang diwariskan antargenerasi.
“Kami menolak keras masyarakat adat terus-menerus dijadikan kambing hitam setiap kali terjadi bencana karhutla dan kabut asap. Yang membakar lahan secara ugal-ugalan demi kepentingan komersial adalah pihak lain yang menyalahgunakan celah hukum, tetapi justru masyarakat adat yang setiap musim tanam menanggung stigma dan dibayangi ancaman pidana,” kata Putes.
Ia menjelaskan bahwa perladangan adat mengikuti kalender musim dan dilakukan dengan memperhatikan arah angin. Warga juga membuat sekat bakar, memberi tahu pemangku adat serta pemilik ladang sekitar, dan menjalankan kegiatan secara bergiliran.
Dalam permohonannya, para pemohon meminta pengecualian hanya berlaku untuk masyarakat hukum adat yang menjalankan tradisi turun-temurun guna memenuhi kebutuhan hidup, bukan usaha komersial. Mereka mengusulkan batas luas dua hektare per keluarga serta persyaratan sekat bakar dan tanaman varietas lokal.
Sidang pendahuluan dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama hakim konstitusi Adies Kadir dan Liliek Prisbawono Adi. Saldi meminta para pemohon memperjelas argumentasi mengapa pembukaan lahan dengan pembakaran masih perlu dipertahankan.
“Itu yang harus dijelaskan, karena Anda belum menjelaskan terganggunya masyarakat adat kalau itu dilarang, karena di dalam permohonan ini Anda mengatakan terganggunya karena pembakaran kabut asap,” kata Saldi.
Mahkamah belum memutus permohonan tersebut. Pengujian masih berada pada tahap pemeriksaan pendahuluan, sehingga rumusan pengecualian yang diminta pemohon belum menjadi ketentuan hukum baru.
(cin/wal)






























