JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan apabila menemukan praktik percaloan tenaga kerja, pungutan liar (pungli), maupun intimidasi dalam proses rekrutmen atau penerimaan karyawan.
Kapolri menegaskan, proses perekrutan tenaga kerja harus berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat, khususnya para pencari kerja.
Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran tersebut dapat menyampaikan pengaduan melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek setempat, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.
Selain membuka akses pengaduan, Kapolri juga menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik percaloan, pungutan liar, serta intimidasi yang mencederai proses rekrutmen tenaga kerja.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat dan berkeadilan.
Di sisi lain, melalui program POLIRAN, Polri berupaya memperluas peran institusi kepolisian, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Program tersebut diarahkan untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, serta lembaga pelatihan guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Polri berharap persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara lebih komprehensif, mulai dari pencegahan praktik ilegal hingga pembukaan akses kesempatan kerja yang lebih luas.
Semangat yang diusung melalui langkah tersebut adalah menghadirkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat prinsip Polisi Bersama Masyarakat.
(sib/lex)
