JAKARTA, ifakta.co – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan sejumlah ahli dalam gelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/11/2026). Kehadiran pihak pengawas dan ahli dimaksudkan untuk menelaah proses penyidikan serta konstruksi hukum perkara yang masih didalami.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa gelar perkara menghadirkan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum dan unsur pengawas internal kepolisian. Dari luar struktur internal, Kompolnas serta para ahli juga diundang.
“Kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro wasidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama Ahli,” ujarnya kepada wartawan, Kamis.
Pelibatan berbagai unsur tersebut dilakukan ketika penyidik tengah mengumpulkan serta menilai fakta dan alat bukti dalam perkara dugaan makar. Forum gelar perkara menjadi tempat membahas apakah langkah penanganan dan temuan yang tersedia telah sesuai dengan ketentuan hukum.
Susatyo menyebut pembahasan itu berkaitan dengan temuan baru dalam penyidikan. Penilaian atas bahan pemeriksaan diperlukan agar penyidik dapat menentukan secara tepat pihak-pihak yang patut didalami lebih lanjut.
“Terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan. Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” katanya.
Perkara dugaan makar telah memasuki tahap penyidikan. Sebelumnya, kepolisian juga melakukan pemeriksaan posko yang disebut digunakan Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Hasil penggeledahan termasuk bagian dari rangkaian pendalaman perkara.
Kasus tersebut muncul di tengah proses hukum penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Dalam perkara penyadapan, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka, yaitu mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kepolisian menyebut para tersangka dalam perkara penyadapan dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Tiga tersangka selain Slamet dilaporkan ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Menurut hasil penyelidikan awal, dugaan penyadapan juga menyasar pihak lain di luar Presiden Prabowo, termasuk menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat. Namun, penetapan tersangka pada perkara penyadapan tidak otomatis berarti penetapan tersangka untuk dugaan makar.
Di sisi penegakan disiplin internal, Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Proses etik tersebut berjalan dalam jalur berbeda dari pemeriksaan pidana yang masih berlangsung.
Bareskrim belum menyampaikan kesimpulan akhir gelar perkara saat informasi itu disampaikan kepada publik. Karena itu, penentuan langkah penyidikan selanjutnya masih bergantung pada pembahasan bukti bersama pihak-pihak yang terlibat dalam gelar perkara.
(cin/wal)






























