JAKARTA, ifakta.co – Aktivis muda sekaligus kreator konten Virdian Aurellio meminta pembahasan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka lebih mengutamakan kemampuan dan keberpihakan kepada masyarakat daripada persaingan nama tokoh. Pandangan itu muncul ketika kriteria wapres menjadi perdebatan di kalangan partai politik dan masyarakat.

Virdian menyampaikan pandangannya dalam program diskusi televisi pada Rabu (18/11/2026). Ia menilai generasi muda mengharapkan figur wakil presiden yang mampu menyuarakan kebutuhan warga di hadapan kepala negara, bukan semata-mata orang yang mempunyai kedekatan pribadi dengan Presiden.

“Hari ini kami generasi muda inginkan bukan wakil presiden yang paling dekat dengan presiden secara loyalty, tapi paling dekat dengan kepentingan rakyat dan bisa membawa itu kepada hadapan presiden,” ujar Virdian.

Menurut dia, pembicaraan para elite politik selama ini terlalu cepat mengarah pada dukungan kepada nama tertentu. Padahal, masyarakat perlu mengetahui terlebih dahulu ukuran yang digunakan untuk menilai kelayakan calon pemegang jabatan tersebut.

“Jadi seharusnya tidak nama yang dibicarakan paling awal. Seharusnya kita bicara soal nilai, kita bicara soal indikator, kita bicara soal kriteria,” terangnya.

Virdian menyebut kemampuan teknokratis, komunikasi, dan politik sebagai unsur yang patut dipertimbangkan. Ia menginginkan calon wakil presiden yang mampu membawa pandangan baru kepada Presiden dan menyampaikan kepentingan rakyat secara terbuka.

“Wapres yang berani secara terang-terangan karena dia punya kemampuan teknokratis yang baik, dia punya kemampuan komunikasi dan juga kemampuan politik yang baik, membawa nilai baru kepada presiden,” kata Virdian.

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyampaikan penekanan berbeda. Ia menilai calon wakil presiden perlu memiliki loyalitas tunggal kepada Presiden Prabowo Subianto serta mampu bekerja sama agar program pemerintah tidak terhambat oleh perbedaan arah kebijakan.

“Harus punya loyalitas tunggal sama Presiden Prabowo, bisa diajak bekerja sama. Karena kalau tidak bisa diajak bekerja sama, satu ke kanan satu ke kiri, itu juga bagian daripada bukan mempercepat, malah menghambat program pemerintah,” ujar Bahtra dalam diskusi yang sama.

Bahtra mengatakan partainya menyerahkan keputusan pengusulan calon kepada Presiden. “Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo karena kami yakin dan percaya bahwa Presiden Prabowo juga tahu siapa yang pas, siapa yang layak untuk mendampingi beliau,” ucapnya.

MPR memberikan tenggat kepada Presiden untuk menyampaikan dua nama calon hingga 25 November. Setelah itu, nama-nama tersebut akan menjalani verifikasi sebelum pemilihan dan pelantikan yang dijadwalkan pada Sidang Paripurna MPR, 9 Desember 2026.

Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden Lestari Moerdijat menegaskan pemeriksaan persyaratan dilakukan secara terbuka. “Nanti memang harus disampaikan, karena verifikasinya kan terbuka. Semua bisa melihat ya,” ujarnya, Senin (16/11).

(rom/mby)