JAKARTA, ifakta.co – Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November 2026. Keputusan tersebut diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi di tengah ketidakpastian ekonomi serta pasar keuangan global.

Keputusan yang diumumkan di Jakarta pada Rabu (18/11/2026) itu sekaligus mengubah suku bunga fasilitas simpanan atau Deposit Facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,25 persen. BI juga menaikkan suku bunga fasilitas pinjaman atau Lending Facility dengan besaran yang sama menjadi 6,75 persen.

Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat ketahanan mata uang nasional sekaligus mengantisipasi tekanan inflasi dalam dua tahun mendatang.

“Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026–2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen,” kata Destry dalam konferensi pers hasil RDG di Jakarta, Rabu.

Dengan keputusan terbaru itu, suku bunga acuan bergerak naik dari 5,75 persen pada Oktober menjadi 6,00 persen pada November 2026. BI menegaskan arah kebijakan moneternya tetap berfokus pada stabilitas rupiah agar inflasi dapat dikendalikan sesuai sasaran.

Dalam keterangan resmi Bank Indonesia, nilai tukar rupiah pada 17 November 2026 tercatat Rp18.245 per dolar Amerika Serikat. Posisi itu menunjukkan pelemahan 0,66 persen dibandingkan dengan akhir Oktober, di tengah tingginya ketidakpastian global serta sentimen investor asing di pasar saham.

Untuk merespons tekanan tersebut, BI menyatakan akan terus mengoptimalkan instrumen moneter dan memperkuat pendalaman pasar uang serta pasar valuta asing. Bank sentral juga memberikan insentif untuk mendukung arus investasi portofolio serta transaksi lindung nilai di pasar domestik.

Di sisi lain, BI mempertahankan kebijakan makroprudensial yang mendukung penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor riil, dengan tetap memperhatikan ketahanan sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk memperluas transaksi digital dan menjaga keandalan infrastrukturnya.

Data BI menunjukkan rasio kecukupan modal perbankan pada September 2026 mencapai 24,30 persen. Rasio kredit bermasalah secara bruto berada pada 2,07 persen, sedangkan secara neto sebesar 0,82 persen. Indikator tersebut menjadi salah satu dasar penilaian BI mengenai ketahanan perbankan.

Keputusan suku bunga ini menjadi perhatian pelaku usaha, perbankan, dan investor karena dapat memengaruhi biaya pendanaan, imbal hasil aset rupiah, serta perkembangan kurs. Namun, dampak terhadap bunga kredit maupun simpanan tidak selalu terjadi secara langsung dan bergantung pada respons masing-masing lembaga keuangan.

(may/lex)