JAKARTA, ifakta.co – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan alasan sidang etik terhadap Irjen Slamet Uliandi belum dijadwalkan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri itu masih menjalani perawatan kesehatan. Perkembangan kasus penyadapan tersebut disampaikan kepolisian pada Rabu (18/11/2026).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan kondisi kesehatan Slamet menjadi pertimbangan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sebelum menentukan jadwal pemeriksaan etik.

“Terduga pelanggar SU memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (18/11).

Menurut Isir, kepolisian perlu menghormati hak-hak pihak yang menjalani proses pemeriksaan, termasuk hak mendapatkan perawatan ketika kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk mengikuti persidangan.

“Karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU,” imbuhnya.

Berbeda dengan Slamet, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut telah direncanakan berlangsung pada pekan berikutnya. Namun, tanggal dan susunan majelis pemeriksa belum diumumkan secara rinci.

“Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan,” tutur Isir.

Dalam perkara ini, penyidik Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat jenderal sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan pasal tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan, bukan putusan bersalah oleh pengadilan.

Menurut informasi kepolisian, tiga tersangka selain Slamet telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob. Penanganan terhadap Slamet mempertimbangkan kondisi kesehatannya yang masih membutuhkan perawatan.

Penyelidikan polisi juga menyebut kemungkinan adanya korban penyadapan lain di luar Presiden Prabowo, termasuk pejabat negara dan sejumlah unsur masyarakat. Di sisi lain, penyidik telah meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.

Dalam proses internal Polri, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebelumnya disebut telah menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Perkembangan itu terpisah dari pemeriksaan pidana yang masih berjalan. Hingga berita ini disusun, kepolisian belum menyampaikan jadwal baru sidang etik Slamet Uliandi.

(cin/wal)