JAKARTA, ifakta.co – Kepolisian Republik Indonesia menyatakan penanganan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah memasuki tahap penyidikan. Pengusutan itu merupakan perkembangan dari penyelidikan terpisah yang sebelumnya dilakukan penyidik Polri.
Keterangan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11).
Peningkatan status perkara menunjukkan penyidik melanjutkan penanganan melalui prosedur penyidikan. Namun, hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan orang tertentu maupun menyatakan seluruh dugaan makar telah terbukti di pengadilan.
Isir mengatakan penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil penyadapan selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pemeriksaan mengenai pihak penerima informasi tersebut menjadi salah satu bagian pengembangan perkara.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” tuturnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal sebelumnya telah menyeret empat perwira tinggi polisi yang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Listyo Sigit Prabowo, yang dalam pemberitaan perkara ini disebut sebagai mantan Kapolri dan pernah menjabat Kepala Kantor Staf Presiden.
Tiga nama lainnya ialah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Mereka disebut memiliki keterkaitan dengan perkara penyadapan yang tengah diusut penyidik.
Dalam penanganan kasus tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dikemukakan dalam laporan penanganan perkara.
Polri sebelumnya menyebut tiga dari empat tersangka telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob. Slamet Uliandi dilaporkan tidak termasuk dalam kelompok tiga tersangka yang ditahan di tempat tersebut.
Pengungkapan awal kepolisian juga menyebut sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo. Ada dugaan korban lain yang berasal dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, serta tokoh masyarakat.
Penyidik kini harus memisahkan pembuktian perkara penyadapan ilegal dari unsur pidana makar yang didalami. Penetapan tersangka dalam perkara penyadapan tidak otomatis membuat tuduhan makar terhadap pihak yang sama terbukti.
Di sisi lain, proses etik internal kepolisian berlangsung terhadap sejumlah pihak yang terseret perkara. Irjen Ahrie Sonta Nasution disebut telah menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri.
Penyidikan dugaan makar masih memerlukan pendalaman mengenai peran pihak-pihak terkait, tujuan tindakan yang diselidiki, dan alat bukti. Hingga perkembangan yang disampaikan Selasa itu, laporan belum merinci tersangka baru dalam perkara makar.
(cin/wal)





























