YOGYAKARTA, ifakta.co – Kerugian akibat kejahatan digital tidak selalu berakhir ketika pelaku tertangkap atau menjalani hukuman. Korban penipuan, pencurian data, hingga penyebaran konten ilegal masih harus menghadapi dampak ekonomi, psikologis, dan sosial. Karena itu, sistem peradilan pidana perlu menjamin pemulihan hak korban, bukan hanya mengejar penghukuman pelaku.

Ketua Program Studi Hukum Program Magister dan Hukum Program Doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Yeni Widowaty , menekankan perlindungan korban dan arah kebijakan kriminal di tengah perkembangan teknologi. Ia menilai kejahatan digital menghadirkan tantangan baru karena pelaku dapat menyembunyikan identitas, menjangkau korban lintas wilayah, serta meninggalkan dampak yang sulit dihapus.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperlihatkan besarnya persoalan tersebut. Hingga akhir September 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat lebih dari 12.000 laporan penipuan digital di DIY. Total kerugian masyarakat bahkan melampaui Rp100 miliar.

Pada tingkat nasional, IASC menerima 737.686 laporan penipuan sejak mulai beroperasi pada November 2024 hingga 28 Oktober 2026. Lembaga tersebut berhasil memblokir dana korban sebesar Rp967,5 miliar. Namun, jumlah dana yang berhasil kembali kepada korban baru mencapai Rp208,9 miliar.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pemblokiran dana belum otomatis memulihkan seluruh kerugian. Oleh sebab itu, penanganan kejahatan digital membutuhkan sistem perlindungan korban yang lebih kuat.

Karakteristik Kejahatan Digital Memperumit Pemulihan Korban

Yeni menjelaskan bahwa teknologi digital membawa kemudahan sekaligus risiko bagi masyarakat. Berbagai layanan kini mempercepat aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, ruang digital juga membuka peluang bagi pelaku untuk menjalankan kejahatan dengan cara yang lebih kompleks.

Ia mengidentifikasi enam karakteristik kejahatan digital. Pertama, pelaku dapat beraksi tanpa bertemu langsung dengan korban. Kedua, pelaku sering menyamarkan identitas. Ketiga, dampak kejahatan dapat menyebar luas. Keempat, jejak digital sulit dihapus sepenuhnya. Kelima, pelaku dapat menjalankan aksinya lintas negara. Keenam, korban kerap menghadapi kesulitan untuk memulihkan kondisinya.

Karakteristik tersebut membuat penderitaan korban tidak selalu berhenti setelah tindak pidana terjadi. Konten yang telanjur tersebar, misalnya, dapat terus memengaruhi kehidupan korban meskipun aparat telah memproses pelaku secara hukum.

Karena itu, Yeni mendorong sistem peradilan pidana agar tidak hanya berorientasi pada pelaku atau offender-oriented. Sebaliknya, kebijakan hukum juga perlu mengutamakan kepentingan korban atau victim-oriented.

“Tidak cukup kalau seolah-olah jika pelaku sudah dijatuhi sanksi, itu masalah sudah selesai. Nanti korban juga perlu mendapatkan perlindungan,” ujar Yeni.

Ia menghubungkan tanggung jawab tersebut dengan konsep negara hukum kesejahteraan. Negara harus melindungi masyarakat, termasuk warga yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Prinsip itu juga sejalan dengan tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia.

Restitusi dan Kompensasi Perlu Menjamin Hak Korban

Selain perlindungan hukum, Yeni menyoroti pentingnya mekanisme ganti kerugian. Ia menjelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Sementara itu, kompensasi merupakan ganti kerugian yang negara berikan sesuai ketentuan hukum.

Menurut Yeni, pengaturan restitusi dalam KUHP menjadi salah satu langkah untuk memperkuat hak korban. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Salah satu persoalan muncul ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti kerugian.

“Alhamdulillah sekarang dalam KUHP itu sudah mengatur mengenai restitusi. Tapi ternyata dalam praktik itu tidak mudah untuk pelaksanaannya,” jelasnya.

Karena itu, mekanisme kompensasi perlu mendapat perhatian. Skema tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pemulihan ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi.

Yeni juga membahas penerapan restorative justice atau keadilan restoratif. Pendekatan ini membuka ruang komunikasi dan pemulihan antara pelaku, korban, serta pihak terkait. Namun, ia mengingatkan bahwa mekanisme perdamaian tidak cocok untuk semua perkara.

“Apakah semua perkara pidana dapat diselesaikan secara restoratif justice? Perkara-perkara yang mengandung kekerasan, eksploitasi, ancaman total, atau yang menimbulkan dampak luas tidak bisa diselesaikan secara damai,” tegas Yeni.

Dengan demikian, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan jenis tindak pidana dan kepentingan korban sebelum menerapkan pendekatan restoratif. Proses perdamaian tidak boleh menghapus pertanggungjawaban pelaku atau mengabaikan kerugian korban.

Perlindungan Harus Menjangkau Aspek Hukum hingga Psikologis

Yeni memaparkan lima aspek perlindungan korban yang perlu berjalan secara terpadu. Aspek tersebut mencakup perlindungan hukum, privasi dan data pribadi, psikologis, ekonomi, serta prosedur hukum dan pemulihan fisik.

Selain itu, ia menguraikan empat orientasi keadilan dalam kebijakan kriminal. Keadilan korektif menekankan tanggung jawab pelaku atas kerugian korban. Keadilan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan dan dampak tindak pidana.

Selanjutnya, keadilan distributif memperhatikan pembagian hak secara proporsional. Adapun keadilan prosedural menuntut proses hukum yang adil bagi seluruh pihak.

Menurut Yeni, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengintegrasikan seluruh aspek tersebut. Perlindungan korban harus berlangsung sejak tahap pencegahan, penanganan perkara, hingga pemulihan setelah tindak pidana.

Dengan pendekatan itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari hukuman yang diterima pelaku. Sistem peradilan juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan, pemulihan, serta hak atas restitusi dan kompensasi.

(naf/lex)