BANYUMAS, ifakta.co – Puluhan pensiunan mendatangi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto pada Selasa (10/11). Mereka meminta kepastian penyelesaian atas persoalan kredit yang melibatkan mantan karyawati Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Nurma Handika Sari. Para nasabah juga mendesak langkah konkret untuk menghentikan pemotongan dana dari rekening mereka.
Kedatangan para nasabah tersebut menjadi bagian dari upaya mencari kejelasan atas persoalan yang menurut kuasa hukum telah berlangsung sejak 2017. Sebelum menyampaikan tuntutan kepada OJK, para korban bersama kuasa hukumnya menggelar tabur bunga di Makam Ragasemangsang. Setelah itu, mereka melanjutkan aksi dengan mendatangi kantor OJK dan mengikuti audiensi bersama Kepala OJK Purwokerto, Dinavia Tri Riandari.
Kuasa hukum para korban, Djoko Susanto, mengatakan pihaknya telah menyampaikan keluhan dan tuntutan nasabah secara langsung. Ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan langkah nyata, terutama untuk menghentikan pemotongan dana yang masih membebani para korban.
“Hari ini kami menyampaikan apa yang menjadi keluhan para nasabah Bank Mandiri Taspen Purwokerto yang menjadi korban,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, para nasabah mengajukan dua tuntutan utama. Pertama, mereka meminta pemblokiran sementara rekening yang selama ini menjadi tempat pemotongan dana. Kedua, mereka mendesak penghentian sekaligus pembatalan kredit yang menjadi pokok persoalan.
Djoko menyebut pimpinan OJK telah menerima dan mencatat seluruh aspirasi tersebut. Selain itu, pihak OJK menjanjikan jawaban tertulis atas puluhan pertanyaan yang disampaikan kuasa hukum maupun para nasabah.
“Sudah saya sampaikan kepada beliau dan sudah dicatat, sudah diterima. Beliau menyanggupi, dalam tanda kutip menyanggupi, berarti siap dilaksanakan. Tapi semua butuh proses,” ujarnya.
Menurut Djoko, penghentian pemotongan rekening menjadi kebutuhan paling mendesak. Sebab, selama persoalan belum menemukan penyelesaian, para nasabah khawatir terus menanggung kerugian dari pemotongan dana yang mereka persoalkan.
Ia juga mengapresiasi kesediaan OJK menerima para korban. Menurutnya, audiensi tersebut memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan.
“Ini bagi kami aksi yang tidak teriak-teriak, tapi tepat sasaran dan sudah masuk jantung hati OJK Purwokerto,” ungkapnya.
Meski begitu, Djoko menegaskan bahwa para korban tidak cukup hanya menerima pencatatan aspirasi atau janji administratif. Mereka membutuhkan hasil yang memberikan kepastian dan mampu menghentikan persoalan yang selama ini mereka hadapi.
“Hari ini kami diterima dengan baik oleh OJK. Harapan kami bukan pencitraan dan bukan hanya kamuflase saja, tapi hasil yang akan kita dapatkan,” tegas Djoko.
Persoalan Berlangsung Sejak 2017, OJK Jelaskan Batas Kewenangan
Djoko mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah berlangsung sejak 2017. Namun, kasus itu baru terungkap pada 2026 setelah hampir sembilan tahun berjalan. Berdasarkan data yang dihimpun tim kuasa hukum hingga 9 November 2026, jumlah nasabah yang tercatat sebagai korban mencapai 165 orang. Dua orang di antaranya telah meninggal dunia sebelum memperoleh penyelesaian atas persoalan tersebut.
Para korban berharap kasus ini segera menemukan titik terang. Djoko bahkan menargetkan adanya perkembangan penyelesaian sebelum akhir 2026. Ia meminta seluruh pihak terkait menunjukkan komitmen untuk memberikan kepastian kepada para nasabah.
“Kami berharap di penghujung tahun 2026 sudah ada titik temu penyelesaian terkait dengan masalah ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala OJK Purwokerto menjelaskan bahwa lembaganya tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan angsuran maupun membatalkan kredit yang dipersoalkan para nasabah. Menurutnya, persoalan tersebut masuk ranah perdata antara nasabah dan pihak terkait. Karena itu, penyelesaian sengketa dapat menempuh jalur hukum, termasuk mediasi dan pengadilan.
“Terkait penghentian angsuran maupun pembatalan kredit, tentunya bukan kewenangan OJK. Karena ini merupakan usaha perdata antara nasabah dengan pihak terkait, sehingga nantinya pengadilan yang akan memutuskan hasilnya,” ujarnya saat menanggapi tuntutan para nasabah.
Meski tidak dapat membatalkan kredit secara langsung, Dinavia memastikan OJK tetap menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kantor pusat dan bidang terkait untuk menentukan langkah sesuai kewenangan regulator.
Ia menjelaskan bahwa OJK perlu meneliti setiap pengaduan sebelum mengambil tindakan. Proses pemeriksaan terhadap persoalan tersebut juga telah berjalan. Bahkan, OJK telah memanggil sejumlah pihak untuk meminta keterangan, termasuk pihak yang namanya muncul dalam pengaduan nasabah.
Dinavia turut menjelaskan mekanisme pengawasan OJK terhadap aktivitas perbankan. Pengawasan tersebut berlangsung melalui dua cara, yakni offsite dan onsite. Melalui mekanisme offsite, OJK memantau laporan yang disampaikan oleh pihak bank. Sementara itu, mekanisme onsite melibatkan pemeriksaan dan audit secara langsung.
“Pengawasan itu yang pertama melalui laporan-laporan yang diterima atau offsite. Kemudian onsite melalui pemeriksaan dan audit. Itu merupakan fungsi kami dalam melakukan pengawasan secara prudensial terhadap bank,” jelasnya.
Selain pengawasan regulator, setiap bank juga memiliki sistem pengawasan internal. Dinavia menyebut sejumlah unsur dalam struktur perbankan turut menjalankan fungsi tersebut. Unsur itu mencakup manajemen risiko, fungsi kepatuhan, jajaran direksi, hingga audit internal.
Dengan demikian, pengawasan operasional bank berlangsung secara berjenjang. Sistem internal bank bertugas memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Di sisi lain, OJK menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan melalui mekanisme yang berlaku.
Dinavia juga menjelaskan bahwa produk kredit pensiun yang menjadi pokok persoalan merupakan fasilitas pinjaman yang bank tawarkan kepada nasabah pensiunan. Nasabah kemudian mengajukan fasilitas tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
(naf/lex)
