JAKARTA, ifakta.co – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya ingin polemik dokumen pendidikannya segera mereda. Ia menyampaikan hal itu setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Rencana Gibran menempuh jalur hukum mendapat tanggapan berbeda dari pemerintah dan DPR.
“Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” kata Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.
Gibran tidak mengumumkan pengunduran diri dalam keterangannya kepada wartawan. Pada hari yang sama, ia masih menjalankan agenda wakil presiden dengan mendampingi Prabowo dalam penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam. Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat untuk mundur di tengah polemik yang berkembang setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya. Prasetyo mengatakan Prabowo memberi sejumlah saran dan tidak menyatakan penolakan atas niat tersebut.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam konferensi pers, ia mengatakan akan menyiapkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana. Ia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke MA.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berpandangan bahwa putusan MK dan MA dalam polemik tersebut sudah final. Menurut dia, Gibran tidak berstatus sebagai tergugat intervensi dalam perkara di MA. Yusril menyebut pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat dalam perkara itu.
Yusril juga menilai putusan MA bisa berdampak pada perkara terpisah di PTUN yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana. Menurut dia, pengadilan bisa menghentikan pemeriksaan jika surat penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa sudah tidak ada.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus berpendapat PTUN tidak dapat menganulir putusan MA. Ia mempertanyakan langkah Gibran karena, menurutnya, pihak terkait sudah memiliki kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen tersebut sebelumnya. Deddy menilai upaya itu akan mengulur waktu.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan ia menghormati hak Gibran menempuh jalur hukum. Saan menilai upaya di PTUN bisa berjalan bersamaan dengan pembahasan usulan hak menyatakan pendapat di DPR. Ia menyebut usulan tersebut berasal dari sejumlah anggota dewan.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pandangannya tentang mekanisme pengunduran diri. Politikus Golkar itu menilai pengunduran diri wakil presiden tidak memerlukan persetujuan Presiden. Menurut Doli, DPR dan MPR akan memprosesnya jika Gibran memilih mundur.
(rom/mby)
