TANGERANG, ifakta co – LSM Ksatria Muda kembali menyerahkan dokumen tambahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalahgunaan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam belanja fisik kecamatan pada APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. Dokumen tambahan bernomor 5559/SPK/MARNAS-KMMP/XI/2026 itu diserahkan langsung ke KPK pada Jumat (13/11/2026).

Ketua Umum LSM Ksatria Muda, Asmudyanto, mengatakan dokumen tambahan itu memuat hasil penelusuran atas dokumen rencana pembangunan (Renbang) 29 kecamatan. Dokumen tersebut diuji silang dengan data sistem pengadaan pemerintah pada SiRUP dan SPSE. Pihaknya juga menelusuri profil badan usaha penyedia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum serta profil badan usaha jasa konstruksi di LPJK Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut Asmudyanto, hasil penelusuran menunjukkan paket Pokir telah diploting sejak tahap perencanaan. Renbang 29 kecamatan memuat 2.557 kegiatan senilai Rp267,65 miliar. Sebanyak 1.744 kegiatan senilai Rp195,61 miliar atau 73,09 persen di antaranya diberi label secara terang, antara lain “POKIR”, “POKIR DEWAN”, “DEWAN”, dan “ASPIRASI”. Sebaliknya, kegiatan usulan kecamatan sendiri hanya 566 kegiatan senilai Rp45,69 miliar.

“Dari dokumen perencanaannya saja sudah kelihatan. Labelnya jelas, ada yang ditulis Pokir, Pokir Dewan, Dewan, sampai Aspirasi. Artinya sejak awal paket itu sudah ada pemiliknya, sudah dikapling,” kata Asmudyanto.

Ia menilai kondisi itu mengindikasikan paket Pokir diduga kuat telah diintervensi oleh pihak yang bukan pengguna anggaran. Menurutnya, camat maupun kepala OPD terkait diduga hanya dijadikan tempat titipan, sementara pihak yang sebenarnya mengelola dan menunjuk langsung penyedia diduga para oknum, bahkan anggota DPRD sendiri.

“Camat dan OPD itu secara aturan pengguna anggaran. Tapi dalam praktiknya, kami menduga mereka cuma ketitipan. Yang menentukan paketnya ke mana, dikerjakan siapa, diduga oknum di luar mereka, bahkan bisa jadi anggota dewannya sendiri. Ini yang kami minta KPK bongkar,” tegasnya.

Asmudyanto menjelaskan, menurut aturan, Pokir hanyalah bahan masukan perencanaan hasil reses yang ditelaah sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun. Setelah masuk ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran, kegiatan sepenuhnya menjadi program pemerintah daerah. Label pengusul semestinya tidak lagi melekat, apalagi sampai menentukan siapa yang mengerjakan.

Penguasaan Pokir itu terlihat dari porsinya terhadap anggaran kecamatan. Pagu Pokir setara 32,8 persen dari seluruh APBD 29 kecamatan, termasuk belanja pegawai dan operasional. Di Kecamatan Tigaraksa porsinya mencapai 53,9 persen. Jika dibandingkan dengan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan, pagu Pokir setara 82,6 persen. Di Kecamatan Rajeg dan Solear, pagu Pokir bahkan melampaui seluruh belanja modal tersebut, masing-masing 171 persen dan 129 persen.

Ia juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian perencanaan itu dengan dokumen perencanaan daerah. Menurutnya, setiap kegiatan semestinya berjenjang dan saling terkait, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Rencana Kerja perangkat daerah, hingga DPA. Namun RPJMD 2025–2029 hanya menetapkan pagu indikatif tahun 2026 untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh kecamatan sebesar Rp153,74 miliar, sedangkan Pokir kecamatan mencapai Rp195,61 miliar atau 127 persen dari pagu itu. Di Tigaraksa, pagu indikatif dalam RPJMD hanya Rp5 miliar, tetapi Pokir di kecamatan tersebut Rp18,47 miliar atau 3,7 kali lipat.

Kegiatan Pokir juga disusun berdasarkan titik-titik lokasi kecil yang tersebar dengan pagu seragam. Sebanyak 598 kegiatan Pokir dipatok tepat Rp100 juta. Sebanyak 29 kegiatan Pokir senilai Rp3,08 miliar bahkan mencantumkan nama perseorangan dalam judulnya, terbanyak di Kecamatan Pasar Kemis dan Sindang Jaya.

“Coba tanya, kegiatan ‘jalan menuju rumah bapak sekian’ itu masuk sasaran RPJMD yang mana? Indikatornya apa? Perencanaannya tidak nyambung dengan RPJMD, tapi nyambungnya ke sebaran konstituen. Itu yang kami duga terjadi,” ujarnya.

Dugaan kepentingan konstituen itu, kata Asmudyanto, paling terlihat dari sebaran lokasi kegiatan Pokir yang terkonsentrasi di kawasan perumahan. Berdasarkan Renbang kecamatan, sebanyak 271 kegiatan Pokir senilai Rp31,17 miliar berada di dalam kawasan perumahan di 21 kecamatan. Terbanyak di Tigaraksa (45 kegiatan), Rajeg (35), Sepatan (27), Pasar Kemis (24), Panongan (23), dan Curug (20).

Padahal, menurut Asmudyanto, penanganan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di dalam kawasan perumahan semestinya menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang. Penanganannya dilakukan melalui program yang terencana, termasuk program tematik kawasan permukiman, dengan perencanaan teknis dan skala prioritas yang terukur. Namun yang terjadi saat ini justru terbalik: penanganan jalan, saluran, dan paving di perumahan seolah menjadi tugas DPRD melalui paket Pokir yang dititipkan ke kecamatan.

“Itu tugasnya Dinas Perkim, ada programnya, ada perencanaannya. Sekarang kok terbalik, yang ngurus jalan perumahan malah dewan lewat Pokir, dititip ke kecamatan. Kenapa larinya ke perumahan? Karena di situ pemilihnya padat, satu jalan perumahan isinya ratusan suara. Kampung yang jalannya masih tanah, yang saluran airnya mampet, malah tidak kebagian. Kami menduga ini modus merawat kantong suara pakai uang APBD,” kata Asmudyanto.

Dugaan pengaturan, lanjut Asmudyanto, berlanjut pada tahap pengadaan. Hingga 3 November 2026, sebanyak 1.458 paket Pokir senilai Rp167,06 miliar telah direalisasikan, dan tidak satu pun melalui tender. Sebanyak 1.457 paket dilaksanakan lewat pengadaan langsung dan satu paket lewat penunjukan langsung.

Modus lain yang ditemukan adalah dugaan pemecahan paket. Pihaknya menemukan 186 kelompok pekerjaan sejenis pada desa, RT, dan RW yang sama yang dipecah menjadi 403 paket senilai Rp47,71 miliar, 185 kegiatan di antaranya berlabel Pokir senilai Rp22,09 miliar. Enam kelompok bernilai gabungan di atas Rp400 juta, sehingga bila disatukan wajib ditender. Pada 63 titik, kegiatan Pokir juga berada di lokasi dan jenis pekerjaan yang sama dengan kegiatan dinas atau kecamatan. Salah satu contohnya sarana air bersih di Kp. Bojong Pondoh RT 002/007 Desa Gembong, Kecamatan Balaraja. Di titik itu, satu paket kecamatan memiliki judul yang sama dengan lima paket salah satu dinas, masing-masing Rp100 juta, sehingga total anggaran untuk satu titik mencapai Rp600 juta.

“Kalau digabung, nilainya sudah wajib tender dan seharusnya jadi kewenangan dinas teknis. Dengan dipecah, tiap paket bisa langsung ditunjuk ke penyedia tertentu tanpa bersaing,” ujarnya.

Pecahan paket itu pun diduga mengalir ke penyedia yang sama. Pada 220 kelompok, satu penyedia memperoleh dua paket atau lebih untuk jenis pekerjaan yang sama di desa yang sama, seluruhnya 491 paket senilai Rp56,99 miliar. Sebanyak 23 kelompok di antaranya bernilai gabungan Rp350 juta sampai Rp400 juta, tepat di bawah batas pengadaan langsung. Contohnya, penyedia berinisial BUA memperoleh tiga paket drainase di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, senilai Rp597,11 juta. Penyedia berinisial PHBU memperoleh empat paket jalan di Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, senilai Rp593,58 juta.

Penelusuran profil badan usaha di AHU dan LPJK juga mengungkap 246 badan usaha dalam 94 klaster yang diduga saling terafiliasi karena berbagi pengurus, nomor telepon, atau alamat. Klaster-klaster itu memperoleh 670 paket Pokir senilai Rp74,94 miliar. Pada sejumlah perusahaan, dua orang yang sama tercatat sebagai pengurus di dua CV dengan jabatan bertukar: direktur di satu perusahaan, komisaris di perusahaan lainnya.

“Ganti bendera, orangnya sama. Kami menduga ini persaingan semu. Seolah-olah banyak perusahaan, padahal pengendalinya itu-itu juga,” kata Asmudyanto.

Asmudyanto menegaskan seluruh temuan bersumber dari dokumen dan sistem resmi pemerintah. Menurutnya, pola yang sama muncul di banyak kecamatan, sehingga persoalan ini bukan kesalahan administrasi biasa.

“Semua data ini dari dokumen pemerintah sendiri, dari SiRUP, SPSE, AHU, LPJK. Kami tidak mengarang. Sekarang kami minta KPK masuk dan menelusuri siapa yang sebenarnya mengendalikan anggaran ini. Kalau tidak ada penjelasan yang memadai, kami juga siap bawa ke aparat penegak hukum lain,” tegasnya.