JAKARTA, ifakta.co – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Kombes Handik Zusen setelah sidang etik menyatakan dirinya melakukan pelanggaran terkait kekerasan terhadap sesama anggota kepolisian. Putusan itu diambil dalam sidang etik Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Senin (16/11/2026).

Handik sebelumnya bertugas sebagai Kepala Subdirektorat IV pada jajaran Bareskrim Polri. Sidang terhadapnya berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri. Melalui keterangan tertulis pada Rabu (18/11), Propam menjelaskan terdapat dua peristiwa yang menjadi dasar penjatuhan sanksi.

Peristiwa pertama berkaitan dengan pembiaran tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Polri terhadap personel Polda Riau. Insiden tersebut terjadi ketika petugas menjalankan tugas observasi, pengawasan, penyadapan, dan pemrofilan di wilayah hukum Polda Riau.

“Dalam persidangan, terduga pelanggar dipersangkakan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan,” demikian keterangan tertulis Propam Polri.

Peristiwa kedua terkait dugaan keterlibatan Handik dalam kekerasan terhadap lima anggota Polres Tangerang Selatan. Peristiwa itu terjadi saat pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) di kawasan Seaport Bakauheni, Lampung Selatan.

Kedua perkara tersebut diperiksa dalam mekanisme kode etik profesi kepolisian. Majelis mempertimbangkan tindakan yang dinilai melanggar kewajiban anggota Polri, baik karena membiarkan kekerasan maupun karena ikut terlibat di dalamnya.

Sebelum sidang menjatuhkan putusan PTDH, Handik juga telah menjalani penempatan khusus (Patsus) selama 29 hari. Selain pemecatan, ia dikenai sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela.

“Serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” lanjut keterangan Propam mengenai sanksi yang diputuskan.

Dalam riwayat penugasannya, Handik pernah berada di bawah pimpinan Irjen Eko Hadi Santoso, yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Setelah bertugas pada jabatan Kasubdit IV, Handik dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Sabhara pada Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri.

Adapun Eko Hadi tersangkut perkara lain, yaitu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan tersebut dan juga dijatuhi PTDH. Hubungan kedinasan Handik dengan Eko merupakan latar belakang penugasan, bukan dasar untuk menyamakan kedua perkara yang sedang ditangani.

Keterangan Propam yang tersedia tidak merinci identitas anggota yang menjadi korban maupun perkembangan proses pidana atas dua peristiwa kekerasan tersebut. Informasi yang disampaikan sejauh ini berfokus pada putusan kode etik terhadap Handik dan sanksi yang telah dijatuhkan.

Propam menyampaikan dua pelanggaran yang diperiksa menyangkut perilaku anggota polisi terhadap rekan sesama institusi dalam pelaksanaan tugas. Penjatuhan sanksi etik itu menunjukkan hasil pemeriksaan internal kepolisian terhadap Handik. Namun, keputusan etik tersebut perlu dibedakan dari proses peradilan pidana yang memiliki mekanisme dan pembuktian tersendiri.

(cin/mby)