JAKARTA, ifakta.co – Presiden Prabowo Subianto disebut berencana mengantar langsung surat berisi dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Rabu, 25 November 2026. Rencana tersebut disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menjelang proses verifikasi dan pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Bahtra menyampaikan perkiraan jadwal penyerahan surat setelah Presiden menyelesaikan rangkaian kunjungan luar negeri, termasuk agenda KTT APEC di China. Ia mengatakan Prabowo diharapkan kembali ke Indonesia pada 24 November, sehari sebelum surat usulan disampaikan.
“Kita tunggu Presiden pulang dari luar negeri, menyelesaikan lawatannya ke beberapa negara. Dan mudah-mudahan, insyaallah presiden nanti datang tanggal 24 [November],” ujar Bahtra dalam program diskusi televisi, Rabu (18/11) malam.
Bahtra kemudian menyebut informasi yang ia terima mengenai rencana penyerahan surat secara langsung. “Saya dengar bahwa beliau yang akan mengantar langsung suratnya ke MPR tanggal 25 November yang akan datang,” imbuhnya.
Meski menyampaikan rencana itu, Bahtra tidak mengumumkan siapa saja dua calon yang akan diajukan. Ia menegaskan pengusulan nama merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, pernyataan dukungan dari kelompok atau partai terhadap tokoh tertentu belum berarti keputusan akhir sudah dibuat.
Menurut Bahtra, Gerindra tidak berada dalam posisi untuk menentukan pilihan Presiden. Ia menilai Prabowo mempunyai pertimbangan sendiri mengenai figur yang dapat bekerja bersama pemerintah pada sisa masa jabatan.
“Dan kami yakin dan percaya bahwa Presiden, yang paling tahu dan paham siapa yang pas untuk mendampingi beliau dalam situasi yang seperti ini,” ujar Bahtra.
Di sisi lain, MPR telah menyiapkan Sidang Paripurna pada 9 Desember 2026 untuk memilih dan menetapkan wakil presiden baru. Dua nama yang diajukan Presiden akan menjadi kandidat dalam proses pemilihan tersebut. Kandidat dengan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden sesuai mekanisme yang berlaku.
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan lembaganya masih mematangkan tata cara pemilihan. Panitia ad hoc mendapat tugas menyiapkan prosedur sidang, termasuk membahas apakah keputusan diambil melalui pemungutan suara atau mekanisme musyawarah mufakat.
“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc,” kata Muzani setelah rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senin (16/11).
Dengan demikian, tanggal penyerahan dua nama masih berupa rencana yang disampaikan juru bicara partai. Identitas calon serta mekanisme pemilihan baru dapat dipastikan setelah pengumuman resmi dari Presiden dan MPR.
(rom/mby)





























