TANGERANG, ifakta.co – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 800 ribu rumah tidak layak huni di Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni sekitar 205 ribu unit. Temuan itu menunjukkan besarnya kebutuhan perbaikan hunian di tengah upaya pemerintah memperluas hunian layak bagi masyarakat.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data tersebut di Tangerang, Rabu (18/11/2026) malam. Menurut dia, rumah yang belum memenuhi standar kelayakan tersebar di seluruh delapan kabupaten dan kota di Banten.
“Ternyata di Provinsi Banten ada 800 ribuan yang rumahnya tidak layak huni,” ujar Amalia.
Setelah Kabupaten Tangerang, jumlah rumah tidak layak huni terbesar berada di Kabupaten Pandeglang sebanyak 162 ribu unit dan Kabupaten Lebak 128 ribu unit. Kota Tangerang tercatat memiliki 126 ribu unit, sedangkan Kota Tangerang Selatan mencapai 78.171 unit.
Di wilayah lain, BPS mencatat 73.600 unit di Kabupaten Serang, 17.800 unit di Kota Serang, dan 9.400 unit di Kota Cilegon. Sebaran tersebut menjadi salah satu dasar untuk memetakan kebutuhan bantuan perbaikan rumah di masing-masing daerah. Perbandingan angka antarwilayah memperlihatkan kebutuhan terbesar berada di kabupaten, sementara kota-kota di Banten juga masih menghadapi persoalan serupa.
“205.000-nya itu ada di Kabupaten Tangerang,” ujar Amalia menegaskan posisi wilayah tersebut dalam pendataan.
Amalia menjelaskan sebagian besar pemilik rumah tidak layak huni berasal dari kelompok masyarakat desil satu hingga empat. Selain kondisi sosial ekonomi, penentuan sasaran bantuan mempertimbangkan keadaan fisik bangunan, termasuk fondasi, dinding, dan atap.
“Lagi kriteria tambahan, yaitu bangunannya rusak, lalu kemudian fondasinya rapuh, temboknya seperti ini, temboknya rusak dan atapnya misalnya sudah mau roboh, itu kriteria fisik ya dari Menteri Perumahan,” jelasnya.
Pemerintah menyiapkan peningkatan alokasi program bedah rumah di Banten pada 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut jumlah bantuan naik dari 1.762 unit pada 2025 menjadi 11.865 unit pada tahun ini.
“Kenaikan jumlah ini terjadi karena Presiden tidak sabar ingin cepat membantu masyarakat agar rumahnya layak huni,” ujar Maruarar.
Kabupaten Tangerang memperoleh alokasi terbesar, yakni 4.013 unit. Berikutnya Kabupaten Pandeglang 2.143 unit, Kabupaten Lebak 1.823 unit, dan Kabupaten Serang 1.788 unit. Sementara Kota Serang mendapat 583 unit, Kota Tangerang 572 unit, Kota Tangerang Selatan 526 unit, serta Kota Cilegon 417 unit.
Maruarar mengingatkan bahwa penerima tidak perlu membayar untuk memperoleh bantuan tersebut. Ia meminta masyarakat mendokumentasikan dan melaporkan pungutan maupun penyimpangan yang ditemukan selama pelaksanaan program.
“Saya sudah sampaikan, program bedah rumah gratis, tanpa dipungut biaya, kita kawal di lapangan, supaya benar-benar tidak ada penyimpangan di lapangan. Kalau ada, foto, videoin, viralin,” tegas Maruarar.
(sib/lex)





























