JAKARTA, ifakta.co – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti kemungkinan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan dalam pengembangan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan menyeluruh.

Perkara yang semula berfokus pada dugaan penyadapan ilegal kini berkembang menjadi penyidikan dugaan makar. Yusril menilai penyidik perlu menelusuri bukan hanya tindakan yang dilakukan, tetapi juga tujuan serta pihak yang diduga merencanakannya.

“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” kata Yusril melansir Antara, Kamis (19/11).

Yusril menyebut penyidikan dapat berkembang ke luar lingkungan kepolisian apabila ditemukan bukti yang mendukung. Kemungkinan pemeriksaan terhadap kalangan politik maupun birokrasi, menurutnya, tidak boleh didasarkan pada dugaan semata.

“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” kata Yusril.

Ia juga meminta penyidik menelusuri tujuan penggunaan perangkat penyadapan serta siapa yang diduga menjadi pengguna akhir teknologi tersebut. Pemeriksaan itu dinilai penting untuk memahami rangkaian peristiwa secara utuh.

Yusril menyebut dugaan keterlibatan oknum internal kepolisian sebagai persoalan serius. Ia menilai pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh agar pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses berdasarkan hukum.

Secara terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa penetapan tersangka dalam perkara dugaan makar memerlukan pembuktian tersendiri. Penyidik harus menguraikan unsur perencanaan, persiapan, hingga tindakan awal yang diduga berkaitan dengan makar.

Dalam perkara penyadapan, polisi sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Status tersebut berkaitan dengan perkara penyadapan yang sedang ditangani.

Polisi juga menyebut kemungkinan adanya korban penyadapan lain dari kalangan menteri, politikus, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pendalaman aparat penegak hukum.

Yusril menekankan pentingnya mengungkap siapa yang merancang, melaksanakan, dan mengendalikan tindakan apabila unsur makar nantinya terbukti. Hingga penyidikan selesai, seluruh pihak yang disebut dalam perkara tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Perkembangan perkara tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari penyidik mengenai hubungan antara dugaan penyadapan dan tujuan politik yang diselidiki. Dugaan adanya rencana melumpuhkan pemerintahan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum unsur tindak pidana dibuktikan melalui proses yang berlaku.

(cin/wal)