JAKARTA, ifakta.co – Penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan lanjutan di wilayah Bogor dan Tangerang dalam pengembangan penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan kegiatan tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat (20/11/2026). Penyidik masih mendalami sejumlah lokasi yang dinilai berkaitan dengan pengembangan perkara.

“Saat ini masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang,” kata Susatyo, saat dihubungi, Jumat (20/11).

Menurut Susatyo, kegiatan penggeledahan membuat agenda ekspose perkara bersama Kejaksaan Agung yang semula direncanakan berlangsung pada Jumat harus dijadwalkan ulang. Pertemuan itu kini direncanakan pada pekan berikutnya.

Penundaan tersebut terjadi ketika polisi sedang menelusuri dugaan tindak pidana makar yang muncul dalam pengembangan penyidikan penyadapan ilegal. Kedua perkara memiliki keterkaitan dalam rangkaian penyelidikan, tetapi pembuktian unsur pidananya tetap harus dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Mereka adalah mantan Kapolri yang juga disebut menjabat Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkara penyadapan itu, para tersangka dijerat dengan ketentuan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan pasal-pasal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan.

Tiga tersangka selain Slamet disebut telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri. Informasi penahanan tersebut berkaitan dengan perkara penyadapan, bukan penetapan tersangka baru dalam penyidikan makar.

Polisi juga mengungkap dugaan bahwa korban penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo. Penyelidikan disebut mencakup kemungkinan penyadapan terhadap menteri, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, serta tokoh masyarakat.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim telah menaikkan penanganan dugaan makar ke tahap penyidikan. Namun, penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut tetap bergantung pada hasil pembuktian dan pemeriksaan lebih lanjut.

Penggeledahan di Bogor dan Tangerang menjadi bagian dari upaya penyidik mencari petunjuk tambahan sebelum memaparkan konstruksi perkara kepada jaksa. Kepolisian belum merinci lokasi yang digeledah maupun barang yang diperoleh dalam kegiatan terbaru itu.

Belum ada keterangan resmi mengenai jumlah titik penggeledahan, identitas pemilik lokasi, atau hasil penyitaan dalam operasi di kedua wilayah tersebut. Informasi itu masih menunggu penjelasan penyidik setelah rangkaian kegiatan lapangan selesai. Karena perkara makar merupakan penyidikan terpisah, status tersangka dalam kasus penyadapan tidak otomatis berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka makar.

Ekspose bersama Kejaksaan Agung diharapkan menjadi forum untuk menguji kelengkapan konstruksi hukum dan bukti yang telah dikumpulkan penyidik.

(sib/lex)