JAKARTA, ifakta.co – Bareskrim Polri membantah informasi yang menyebut perkara dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede telah berakhir melalui perdamaian. Polisi menegaskan penanganan laporan tersebut masih berlangsung di Polda Nusa Tenggara Timur.
Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah menyampaikan bantahan itu kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (20/11/2026).
“Jadi kalau teman-teman mungkin membaca di IG (instagram) dan sebagainya bahwa terjadi damai dan sebagainya, mohon izin itu saya sampaikan tidak betul, seperti itu ya,” kata Nurul kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (20/11).
Nurul mengatakan Bareskrim terus memberikan pendampingan dan asistensi kepada penyidik Polda NTT. Menurutnya, proses penanganan perkara tetap dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku.
“Bareskrim Polri sebagai pembina fungsi selalu melakukan asistensi dari mulai kasus tersebut terjadi sampai dengan saat ini, dan insyaallah rekan-rekan dari Polda NTT, Ditres PPA-PPO Polda NTT melakukan secara profesional,” ujarnya.
Perkara ini bermula dari laporan seorang perempuan berusia 21 tahun berinisial RWM yang mengadukan dugaan pemerkosaan. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 November 2026.
Menurut keterangan dalam laporan polisi, peristiwa yang diadukan diduga terjadi di rumah dinas Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11) malam.
Pelapor menyebut dirinya datang ke rumah dinas tersebut karena mendapat janji pekerjaan pada salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Kupang. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan kemudian ditangani Direktorat PPA dan PPO Polda NTT.
Bupati Kupang Yosef Lede sebelumnya menyampaikan bahwa ia menghormati proses hukum atas laporan yang ditujukan kepadanya. Ia juga menyatakan bersedia memenuhi panggilan penyidik jika diminta memberikan keterangan.
Yosef berharap pemeriksaan berlangsung sesuai aturan sehingga duduk perkara dapat diketahui secara jelas. Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya dimintai tanggapan pada Sabtu (14/11).
“Saya akan datang, jika dipanggil penyidik,” ucapnya.
Bantahan Bareskrim terhadap kabar perdamaian tidak berarti penyidik telah menyimpulkan ada atau tidaknya tindak pidana. Pemeriksaan terhadap laporan dan keterangan para pihak masih menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Hingga perkembangan terbaru ini, polisi belum mengumumkan hasil akhir penyidikan. Semua pihak yang terlibat dalam perkara tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan proses hukum yang adil.
Penegasan Nurul disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial. Ia meminta masyarakat tidak menganggap perkara telah selesai hanya berdasarkan unggahan yang menyebut adanya perdamaian. Keterangan resmi dari penyidik tetap menjadi rujukan mengenai perkembangan penanganan laporan.
Direktorat PPA-PPO Bareskrim berperan memberikan asistensi, sementara pemeriksaan laporan berlangsung di Polda NTT. Karena proses masih berjalan, kepolisian belum menyampaikan kesimpulan mengenai dugaan yang dilaporkan ataupun keputusan akhir atas perkara tersebut.
(cin/wal)
































