BIMA, ifakta.co – Mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bima. Putusan dalam perkara narkotika tersebut juga memuat pidana denda Rp500 juta.
Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim Rifai dalam sidang putusan yang berlangsung pada Kamis (19/11/2026) sore. Majelis menyatakan Malaungi terbukti bersalah melakukan permufakatan jahat terkait penjualan dan penerimaan narkotika golongan I.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Malaungi dengan pidana penjara 20 tahun,” kata Rifai.
Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa meminta majelis menjatuhkan pidana penjara seumur hidup serta denda Rp1 miliar kepada terdakwa.
Dalam putusannya, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar denda Rp500 juta dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tenggat pembayaran tersebut dapat diperpanjang satu bulan.
“Apabila tidak mampu membayar dalam jangka yang ditetapkan, kekayaan atau pendapatan terdakwa akan dilelang. Jika tidak mencukupi denda digantikan dengan pidana penjara 140 hari,” kata Rifai.
Jaksa penuntut umum Syahrurahman menyampaikan pihaknya belum menentukan sikap atas putusan tersebut. Kemungkinan mengajukan upaya hukum masih dipertimbangkan setelah mempelajari amar putusan.
“Masih pikir-pikir untuk banding,” ungkap dia.
Penasihat hukum Malaungi, Farman, mengatakan pihaknya menghargai keputusan majelis hakim. Tim pembela juga belum menyatakan sikap akhir mengenai langkah hukum yang akan diambil bersama kliennya.
“Adapun upaya hukum lainnya, kami masih mempertimbangkan dengan tim dan klien,” jelasnya.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan permufakatan jahat dalam peredaran narkotika di Kota Bima. Penuntut umum sebelumnya menggunakan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dalam pertimbangannya, majelis menilai penyalahgunaan jabatan sebagai anggota Polri menjadi keadaan yang memberatkan. Sebagai aparat yang bertugas memberantas narkotika, terdakwa seharusnya menjalankan kewajiban melindungi masyarakat dari peredaran barang terlarang.
Majelis juga mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. Sementara itu, pengakuan terdakwa dan sikap kooperatif selama persidangan menjadi hal yang meringankan.
Di luar proses pidana, Malaungi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian melalui mekanisme etik. Putusan pidana tersebut masih dapat menjadi objek upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
(cin/wal)

































