JAKARTA, ifakta.co – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkap dirinya pernah menerima tawaran agar partainya bergabung dengan pemerintahan. Namun, ia memilih tetap berada di luar pemerintahan dan menegaskan sikap tersebut saat menyampaikan orasi ilmiah dalam acara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN).

Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam orasi berjudul “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia” pada sidang terbuka senat untuk wisuda sarjana dan pascasarjana tahun akademik 2026/2027, Jumat (20/11/2026). Keterangannya disampaikan kepada publik pada Sabtu (21/11).

“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” kata Megawati seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (21/11).

Megawati tidak merinci kapan tawaran tersebut disampaikan ataupun siapa pihak yang mengajukannya. Ia justru menggunakan kesempatan itu untuk menguraikan pandangannya tentang dasar bernegara dan tanggung jawab warga dalam kehidupan demokrasi.

Menurut Megawati, Pancasila tidak cukup dipahami sebatas hafalan atau semboyan. Masyarakat perlu membaca sejarah kelahirannya serta memahami bagaimana nilai-nilainya diterapkan dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan sehari-hari.

“Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan sebagian orang yang, menurut pengamatannya, merasa harus menunggu arahan sebelum mengambil sikap. Megawati mengingatkan bahwa konstitusi menjamin hak warga negara, termasuk menyampaikan pendapat.

“Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus,” ujar Megawati.

Dalam orasi yang sama, Megawati mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyinggung persoalan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan pentingnya keberanian menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.

Megawati mendorong masyarakat tidak takut berbicara selama menjalankan hak konstitusionalnya. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang semestinya dihormati.

Untuk menggambarkan sikapnya, Megawati menceritakan pengalaman pernah dipanggil kepolisian sebanyak tiga kali dan kejaksaan satu kali. Ia menyatakan pemenuhan panggilan aparat justru merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum.

“Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” katanya.

Dalam pernyataan tersebut, Megawati tidak mengumumkan perubahan posisi resmi partai ataupun rencana bergabung dengan kabinet. Fokus orasinya adalah hubungan antara kepemimpinan, nilai Pancasila, dan keberanian warga negara menyuarakan pandangan.

Dalam konteks itu, keputusan berada di luar pemerintahan disampaikan Megawati sebagai bagian dari pengalamannya, bukan sebagai pengumuman negosiasi politik baru. Ia menekankan bahwa sikap kritis terhadap pemerintah dapat berjalan berdampingan dengan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap dasar negara.

(rom/mby)