SURABAYA, ifakta.co – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memandang pergantian pucuk pimpinan kepolisian dan wakil presiden sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Pandangan tersebut ia sampaikan dalam acara haul tokoh Nahdlatul Ulama dan pendiri PKB di Surabaya, Kamis (19/11/2026) malam.

Acara berlangsung di halaman Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad Surabaya. Dalam sambutannya, Muhaimin mengaitkan pergantian jabatan negara dengan keyakinan tentang takdir dan perubahan yang sedang berlangsung dalam pemerintahan.

“Alhamdulillah kapolrinya baru. Atas kehendak Allah kapolrinya baru. Wapresnya ganti, itu kehendak Allah menurut NU (Nahdlatul Ulama) itu. Menurut NU itu kehendak takdir,” kata Cak Imin.

Muhaimin kemudian menyampaikan keheranannya karena, menurut pengamatannya, belum terdengar kegiatan syukuran yang digelar untuk menyambut perubahan tersebut. Ia menyampaikan komentar itu dengan nada ringan di hadapan peserta acara.

“Tapi kok saya dengar belum ada satupun yang syukuran, itu lho heran saya tuh. Belum ada satu yang syukuran itu. Ya enggak apa-apa syukuran kok dipekso (dipaksa),” tuturnya.

Ia menghubungkan pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026 dengan agenda Presiden Prabowo Subianto dalam mengubah tata kelola kekayaan negara.

Menurut Muhaimin, pemerintahan berupaya mengurangi pemusatan penguasaan sumber daya alam pada kelompok tertentu. Ia menyebut perubahan kepemimpinan kepolisian dapat membantu pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Pak Prabowo minta [pengelolaan kekayaan alam negara] 70 persen dikuasai negara, 30 persen dikuasai swasta supaya kekayaan tidak menumpuk ke 50 orang,” katanya.

Muhaimin menilai arahan pemerintah kini dapat diteruskan hingga tingkat pimpinan Polri. Ia menyebut pergantian pimpinan sebagai salah satu faktor yang memungkinkan agenda pemerintah dijalankan.

“Dan itu sudah perintah bahkan sekarang perintahnya sudah di tingkat Kapolri karena kapolrinya baru. Kalau kapolrinya enggak baru enggak bisa jalan ini,” ujar Cak Imin.

Mengenai pergantian wakil presiden, Muhaimin mengatakan Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Ia menyebut rencana penyerahan nama paling lambat 25 November, dengan agenda pemilihan dijadwalkan pada 9 Desember.

“Saya kira semua sudah tahu presiden yang akan menentukan, presiden akan mengusulkan dua nama, dua nama itu akan maksimal disampaikan kepada MPR tanggal 25 [November] dan akan diputuskan pada 9 Desember,” ucap Cak Imin.

Ia optimistis pemilihan dapat berlangsung sesuai jadwal, tetapi tidak bersedia menyebut dua nama yang mungkin diajukan Presiden. Menurutnya, masyarakat akan mengetahui kandidat setelah proses pengusulan berjalan.

Pernyataan Muhaimin mengenai pergantian jabatan disampaikan dalam forum keagamaan sekaligus kegiatan politik partainya. Ia tidak mengumumkan nama calon wakil presiden maupun perubahan jadwal resmi MPR dalam kesempatan tersebut. Proses pengusulan dan pemilihan tetap berada pada lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

(rom/mby)