JAKARTA, ifakta.co – Pemerintah tengah menyiapkan pedoman tarif layanan pengantaran barang dan makanan berbasis aplikasi dengan mempertimbangkan biaya yang selama ini ditanggung kurir. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengkaji biaya risiko, penanganan barang, penimbangan, waktu tunggu, hingga parkir sebagai bagian dari perhitungan.

Pembahasan tersebut mengemuka setelah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima perwakilan Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di kantor pusat Komdigi, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari aspirasi pengemudi yang sebelumnya disampaikan kepada DPR.

Meutya menyatakan pemerintah menampung masukan berbagai asosiasi pengemudi untuk menyusun Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital mengenai pedoman biaya jasa pengiriman barang dan makanan.

“Kemkomdigi mengapresiasi masukan yang diberikan. Sebelumnya kami memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan termasuk memasukkan biaya handling dan weighting. Termasuk biaya risk based atau risiko. Ini menjadi salah satu masukan dari Bapak-Bapak sekalian,” ujar Meutya dalam audiensi tersebut.

Ia menjelaskan bahwa struktur biaya kurir tidak dapat disamakan dengan layanan transportasi penumpang. Saat mengirim barang, pengemudi menghadapi faktor tambahan seperti ukuran, berat, nilai barang, dan kebutuhan penanganan khusus.

Komdigi juga akan memperhitungkan risiko berdasarkan karakteristik paket yang dikirim. Barang tertentu membutuhkan kehati-hatian lebih besar, sementara makanan memiliki batas ketahanan dan kecepatan pengiriman yang berbeda dengan produk biasa.

“Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga,” ucap Meutya.

Selain karakteristik barang, waktu tunggu dan biaya parkir turut menjadi perhatian. Dua komponen ini dinilai relevan karena kondisi setiap pesanan berbeda dan dapat menambah beban operasional kurir.

“Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia. Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain,” ujar Meutya.

Rancangan pedoman tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Pemerintah menyebut regulasi itu ditujukan untuk memperjelas perlindungan dan tata kelola ekosistem yang melibatkan pengemudi, perusahaan aplikasi, UMKM, serta pengguna.

Namun, penetapan formula belum dapat dilakukan Komdigi sendiri. Sebagian komponen tarif bersinggungan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sehingga penyelarasan antarregulasi tetap diperlukan.

“Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI,” katanya.

Persoalan persaingan usaha, termasuk dugaan monopoli perusahaan aplikasi, juga akan dikoordinasikan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dengan demikian, pembahasan tarif tidak hanya menyangkut besaran ongkos, tetapi juga pembagian kewenangan pengawasan antarinstansi.

(mby/mby)