JAKARTA, ifakta.co – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya kerja sama pemerintah provinsi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperluas layanan keuangan. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan Kepala OJK wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi di Gedung A.A. Maramis, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Dalam acara tersebut, Wan Nuzul Fachri dikukuhkan sebagai Kepala OJK Jabodebek menggantikan Edwin Nurhadi yang menjabat pada periode 2025–2026. Pramono mengapresiasi koordinasi dengan pejabat sebelumnya dan berharap kerja sama tetap berlanjut di bawah kepemimpinan baru.

“Saya bersyukur Pemerintah DKI Jakarta dan OJK menjalin koordinasi dan hubungan yang sangat baik. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Edwin atas dedikasinya selama ini. Hampir semua kegiatan di Jakarta beliau selalu berkoordinasi dengan baik dan memberikan masukan-masukan yang positif,” ujar Gubernur.

Pramono memaparkan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan ketiga 2026 mencapai 5,87 persen. Ibu kota menyumbang sekitar 16,1 persen terhadap produk domestik bruto nasional, sedangkan inflasinya tercatat 2,52 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu didukung upaya peningkatan daya saing sebagai kota global. Ia menyebut peringkat Jakarta dalam Global Cities Index naik dari posisi 74 ke 71 dan berharap kota ini dapat menembus 60 besar.

Pemerintah provinsi juga mendorong industri acara berskala besar untuk menggerakkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pramono mencontohkan kegiatan konser dan festival olahraga yang menurut perkiraannya menghasilkan dampak ekonomi ratusan miliar rupiah.

Di bidang digitalisasi, Pemprov DKI bekerja sama dengan OJK dan Bank Indonesia memperluas penggunaan sistem pembayaran nontunai di pasar tradisional. Sebanyak 93 dari 153 pasar kelolaan Perumda Pasar Jaya disebut telah menggunakan QRIS, dengan nilai transaksi lebih dari Rp663 miliar.

“Ketika mendorong digitalisasi pasar, Jakarta didukung sepenuhnya oleh OJK dan Bank Indonesia, bahkan ada 93 pasar di Jakarta yang sekarang ini sudah menggunakan QRIS dan peningkatannya luar biasa,” katanya.

Pramono juga menyampaikan indeks literasi keuangan Jakarta sebesar 84,01 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 99,74 persen. Kedua indikator itu menjadi perhatian pemerintah untuk memperluas manfaat layanan keuangan bagi masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengapresiasi capaian Jakarta, termasuk pelaksanaan program Satu Rekening Satu Pelajar dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Ia menilai kolaborasi antarlembaga berperan dalam menjaga iklim ekonomi daerah.

Kerja sama pemerintah dan otoritas keuangan diharapkan tidak hanya memperkuat indikator pertumbuhan, tetapi juga membantu pedagang, pelajar, dan warga memperoleh akses layanan keuangan yang lebih mudah serta aman.

Dalam pengembangan pasar digital, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan pemerataan penggunaan teknologi di antara pedagang. Dukungan regulator dan lembaga keuangan diperlukan agar penggunaan pembayaran elektronik berjalan bersama edukasi konsumen serta perlindungan transaksi. Pemprov DKI menempatkan langkah itu sebagai bagian dari transformasi layanan perkotaan yang lebih luas.

(sib/lex)