TANGERANG, ifakta.co – Polemik aktivitas pengolahan aluminium di Desa Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, memasuki babak baru. PT Three Logam Utama melalui kuasa hukumnya, Adi Sapta Pamungkas, S.T., S.H., C.Neg., dari ASP Law Office, resmi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Muhammad Rizki Romdani dan tiga pihak lainnya.
Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan identitas serta pengatasnamaan masyarakat tanpa mandat yang sah dalam menyampaikan penolakan terhadap kegiatan usaha perusahaan.
Berdasarkan informasi perkara, gugatan didaftarkan melalui sistem e-Court Pengadilan Negeri Tangerang pada 16 November 2026 dengan nomor perkara 1840/Pdt.G/2026/PN Tng. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.
Empat pihak yang tercantum sebagai tergugat yakni Muhammad Rizki Romdani alias Rizki Romdani, Hj. Sanah, Muhammad Irham alias Ilham, dan Rasman.
KTP Warga Dikumpulkan, Muncul Surat Keberatan
Salah satu pokok persoalan dalam gugatan tersebut adalah dugaan pengumpulan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga yang kemudian dikaitkan dengan gerakan penolakan terhadap aktivitas perusahaan.
Berdasarkan Surat Pernyataan Keberatan Warga tertanggal 5 November 2026, sejumlah warga Kampung Pasir Paksan dan Kampung Lebak menyatakan bahwa fotokopi KTP mereka dikumpulkan dengan harapan memperoleh bantuan dari partai politik, bukan untuk memberikan mandat penolakan terhadap kegiatan usaha PT Three Logam Utama.
Dalam surat yang diketahui Ketua RT 007 tersebut, warga meminta agar fotokopi KTP dikembalikan serta unggahan di media sosial TikTok yang dinilai tidak mewakili kepentingan mereka dihapus.
Dokumen keberatan tersebut menjadi salah satu materi yang perlu diuji dalam proses hukum, terutama untuk memastikan tujuan pengumpulan identitas warga dan ada atau tidaknya persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
Perusahaan juga menyebut sejumlah tergugat memiliki afiliasi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, afiliasi politik tidak serta-merta membuktikan keterlibatan institusional partai maupun menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum.
Rizki Romdani Sebut Wartawan ifakta.co Bodrek Saat Dikonfirmasi
Persoalan ini turut menjadi sorotan setelah wartawan ifakta.co berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Rizki Romdani mengenai permintaan data warga yang disebut-sebut berkaitan dengan kepentingan penolakan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Namun, ketika dimintai penjelasan mengenai kapasitas, tujuan, serta dasar permintaan data warga tersebut, Rizki belum memberikan jawaban substantif. Ia justru melontarkan pernyataan yang merendahkan profesi wartawan.
“Kapasitas lo siapa, ngapain nanya saya? Udah hebat. Lo wartawan bodrek, bikin sakit pala. Bodrek-bodrek 100 persen,” kata Rizki saat dikonfirmasi ifakta.co pada Sabtu (21/11/2026).
Pernyataan tersebut disayangkan karena konfirmasi merupakan bagian dari tugas jurnalistik untuk memperoleh penjelasan dari pihak yang berkaitan dengan suatu persoalan sebelum berita dipublikasikan.
Terlebih, menurut keterangan wartawan yang bersangkutan, sebelumnya Rizki telah menerima informasi mengenai identitas dan kompetensi wartawan, termasuk Kartu Tanda Anggota (KTA) Pers serta dokumen Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diterbitkan melalui lembaga penyelenggara terkait.
Pelabelan wartawan dengan istilah “bodrek” dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap profesi jurnalistik. Kritik terhadap media merupakan hak setiap orang, tetapi semestinya disampaikan melalui argumentasi, klarifikasi, dan data, bukan dengan merendahkan profesi wartawan.
Sikap tersebut juga menjadi perhatian karena Rizki kerap menyampaikan persoalan hukum dan kepentingan masyarakat melalui akun pribadi TikTok @BAPAKMILENIAL.
Publik tentu berhak mendapatkan penjelasan yang terbuka, terutama ketika persoalan yang disampaikan menyangkut identitas warga, dugaan pencemaran lingkungan, serta kepentingan masyarakat luas.
Legalitas Usaha dan Dugaan Pembakaran Ilegal Dipersoalkan
Di sisi lain, PT Three Logam Utama menyatakan kegiatan usahanya bergerak dalam pemulihan aluminium dari limbah kemasan multilapis. Perusahaan menyebut telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 1805240010064 dan mendasarkan kegiatan usahanya pada prinsip pendauran ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Perusahaan mempersoalkan narasi bertajuk “GASAK MAFIA PEMBAKARAN ILEGAL” yang beredar di media sosial karena dinilai merugikan reputasi dan kegiatan operasionalnya.
Terkait munculnya asap dalam proses pemanasan material, perusahaan mengakui adanya asap, tetapi menegaskan bahwa keberadaan asap tidak otomatis membuktikan terjadinya pembakaran ilegal.
Meski demikian, aspek kepatuhan lingkungan, termasuk proses pengolahan material, pengendalian emisi, dan kesesuaian perizinan, tetap harus diperiksa secara objektif oleh instansi berwenang. Kepemilikan NIB juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh aspek operasional telah memenuhi ketentuan lingkungan.
Perusahaan Klaim Kegiatan Usaha Memberikan Manfaat Ekonomi
Dalam dalil gugatannya, perusahaan menyampaikan bahwa kegiatan usaha tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat sekitar, terutama melalui penyerapan tenaga kerja dan sumber penghidupan warga.
Perusahaan juga menyebut kepala desa, ketua RT, serta sejumlah tokoh masyarakat mengetahui keberadaan kegiatan usaha tersebut.
Selain itu, perusahaan menyatakan pemerintah desa pernah memfasilitasi pemeriksaan kesehatan warga. Namun, pihak perusahaan mengklaim belum terdapat keluhan kesehatan yang terbukti berkaitan langsung dengan aktivitas usahanya.
Klaim tersebut tetap perlu ditempatkan secara proporsional dan tidak dapat menggantikan pemeriksaan kesehatan maupun pengujian lingkungan secara independen.
Akun Bapak Milenial Bawa Nama Kapolri
Akun TikTok @BAPAKMILENIAL yang dikaitkan dengan Rizki Romdani turut menjadi sorotan setelah mengunggah konten yang menampilkan foto dan menyebut nama Kapolri terkait dugaan pembakaran limbah aluminium di Desa Gunung Kaler.
Namun, penggunaan foto atau penyebutan nama Kapolri dalam sebuah unggahan media sosial tidak serta-merta menunjukkan adanya dukungan, pernyataan, ataupun keterlibatan resmi institusi kepolisian.
Setiap tuduhan terkait dugaan pelanggaran lingkungan tetap harus didasarkan pada bukti dan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang.
Gugatan PMH, Perusahaan Tuntut Pertanggungjawaban
Dalam gugatannya, PT Three Logam Utama mendalilkan bahwa tindakan para tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap reputasi perusahaan, mengganggu operasional, serta berdampak pada kapasitas produksi.
Dengan mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 juncto Pasal 1366 KUHPerdata, perusahaan mengajukan tuntutan ganti rugi materiil serta meminta klarifikasi, permohonan maaf, dan penghapusan unggahan yang dipersoalkan.
Meski demikian, seluruh dalil dan tuntutan tersebut masih harus diperiksa serta dibuktikan melalui persidangan. Para tergugat juga memiliki hak untuk menyampaikan jawaban, bantahan, dan bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Di tengah polemik ini, hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, pengaduan, maupun keberatan terhadap dugaan pencemaran lingkungan harus tetap dihormati. Sebaliknya, penggunaan identitas warga dan klaim representasi masyarakat juga harus didasarkan pada persetujuan serta mandat yang jelas.
Persoalan lingkungan tidak boleh diabaikan. Namun, perjuangan atas nama masyarakat juga harus menghormati hak, identitas, dan suara setiap warga.
Kini, pembuktian atas seluruh dalil yang dipersoalkan menjadi kewenangan majelis hakim melalui proses peradilan yang terbuka dan berkeadilan.
(sib/lex)
































