JAKARTA, ifakta.co – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pembentukan koperasi bagi pedagang ikan di Kramat Jati, Jakarta Timur. Langkah tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan ekonomi pedagang setelah penataan kawasan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan koperasi pedagang ikan Kramat Jati nantinya dapat memasok kebutuhan ikan untuk rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Pramono, ikan yang dijual para pedagang memiliki kondisi segar dengan harga yang terjangkau. Karena itu, koperasi dinilai dapat membuka peluang usaha sekaligus memperluas pasar bagi pedagang.
Iklan
“Tadi kami berdiskusi dengan Bapak Wali Kota dan juga dengan Kepala Dinas PPKUKM, ada gagasan untuk mendirikan koperasi,” kata Pramono usai meninjau Lokbin Pasar Ikan Kramat Jati, Selasa.
Pramono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta meninjau Lokasi Binaan (Lokbin) Pasar Ikan Kramat Jati pada Selasa (1/9) malam.
Selain menyiapkan koperasi, Pemprov DKI juga akan membenahi fasilitas di lokasi tersebut. Pemerintah ingin menciptakan area berjualan yang lebih layak dan nyaman bagi para pedagang.
Perbaikan akan mencakup saluran air dan sirkulasi udara. Pramono bahkan meminta pemerintah memasang kipas angin untuk meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung.
Pemprov DKI juga memberikan keringanan bagi pedagang melalui pembebasan retribusi selama enam bulan. Setelah masa bebas retribusi berakhir, pedagang akan dikenakan biaya Rp180.00 per bulan atau Rp6.000 per hari.
DKI Dorong Lokbin Lebih Ramai
Agar aktivitas perdagangan di lokasi baru berjalan optimal, Pramono meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta ikut melakukan sosialisasi.
Sosialisasi tersebut bertujuan mengenalkan lokasi baru kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan mengetahui keberadaan Lokbin Pasar Ikan Kramat Jati dan datang berbelanja.
Pramono memahami bahwa perpindahan lokasi dapat menjadi tantangan bagi pedagang. Karena itu, pemerintah berupaya membantu mereka melewati masa awal setelah relokasi.
“Karena kami tahu, pasti di awal-awal pemindahan ini bagi para pedagang pasti berat,” ujar Pramono.
Penataan kawasan Kramat Jati menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib dan rapi.
Pramono mengatakan aktivitas pedagang di kawasan tersebut telah berlangsung sejak sekitar 1970-an. Artinya, keberadaan aktivitas perdagangan itu sudah berjalan selama lebih dari 50 tahun.
Menurutnya, proses penataan kawasan dengan sejarah panjang tersebut tentu tidak mudah. Karena itu, dukungan pedagang dan tokoh masyarakat menjadi faktor penting agar penataan dapat berjalan dengan baik.
Pramono pun mengapresiasi pihak-pihak yang ikut mendukung proses penataan, terutama para pedagang dan tokoh masyarakat yang membantu mengoordinasikan proses tersebut.
“Tentunya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan sepenuhnya dari para pedagang dan juga para tokoh masyarakat yang mengoordinasikan ini,” tuturnya.
(yes/her)
