JAKARTA, ifakta.co – Indonesia menargetkan status sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045. Target tersebut menuntut pendapatan per kapita mencapai kisaran 15.000 hingga 30.000 dolar Amerika Serikat. Namun, jalan menuju cita-cita itu tidak mudah. Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa middle income trap atau jebakan kelas menengah.
Pakar ekonomi internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Kiki Verico, menilai keberhasilan keluar dari jebakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus meningkatkan efisiensi investasi nasional.
Kiki yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan FEB UI Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum menjelaskan bahwa kategori negara berpendapatan menengah versi Bank Dunia memiliki rentang yang sangat panjang. Kelompok itu terbagi menjadi kategori menengah bawah dengan pendapatan 1.136 hingga 4.495 dolar AS dan menengah atas sebesar 4.496 hingga 13.935 dolar AS.
Iklan
Karena rentangnya cukup lebar, banyak negara bertahan lama pada fase tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan strategi yang tepat agar mampu naik menjadi negara berpendapatan tinggi.
Selain itu, Kiki menegaskan pemerintah harus menjaga empat indikator utama secara bersamaan. Keempat indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk, serta stabilitas nilai tukar mata uang. Jika salah satu faktor melemah, proses menuju negara maju akan semakin berat.
Kiki mengungkapkan hasil riset menunjukkan sekitar 48 persen industri manufaktur menengah hingga besar di Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku, bahan mentah, maupun mesin produksi. Sementara itu, sebagian besar hasil produksinya justru menyasar pasar domestik.
Kondisi tersebut membuat banyak sektor industri rentan menghadapi pelemahan rupiah. Industri kendaraan bermotor, logam dasar, alat listrik, komputer, hingga kimia menjadi contoh sektor yang memiliki risiko cukup tinggi karena sebagian besar penjualannya berlangsung di dalam negeri.
Saat nilai tukar rupiah melemah, biaya produksi langsung meningkat. Pelaku industri harus membeli bahan baku menggunakan dolar AS, sedangkan pendapatan tetap memakai rupiah. Akibatnya, biaya usaha membengkak dan memicu inflasi akibat kenaikan harga barang impor.
Selanjutnya, kondisi itu menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah. Di sisi lain, pelaku usaha juga kehilangan optimisme untuk meningkatkan produksi. Akhirnya, pendapatan per kapita nasional ikut melambat.
Karena itu, Kiki menilai stabilitas nilai tukar harus menjadi prioritas utama. Pemerintah juga perlu memperkuat cadangan devisa agar mampu menjaga kestabilan rupiah dalam jangka panjang.
Selain menjaga rupiah, Kiki menawarkan tiga strategi utama agar Indonesia mampu meningkatkan devisa sekaligus keluar dari jebakan kelas menengah.
Strategi pertama ialah meningkatkan efisiensi investasi atau menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Menurutnya, ekonomi nasional harus bergerak lebih lincah sehingga investasi mampu menghasilkan pertumbuhan yang lebih besar.
Ia mengibaratkan pertumbuhan ekonomi sebagai kecepatan kendaraan. Sementara itu, ICOR berfungsi layaknya ritme perjalanan. Semakin rendah nilai ICOR, semakin efisien investasi menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap belanja negara mampu menciptakan dampak pengganda terhadap aktivitas ekonomi.
Selanjutnya, strategi kedua menekankan pentingnya keterlibatan Indonesia dalam jaringan manufaktur global. Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar bagi produk luar negeri. Sebaliknya, Indonesia harus memperkuat posisi sebagai basis produksi internasional melalui peningkatan keterlibatan dalam rantai pasok industri dunia.
Selain itu, sektor seperti industri sirkuit elektronik dan manufaktur berteknologi tinggi perlu memperoleh perhatian lebih besar agar mampu bersaing di kawasan Asia Tenggara maupun pasar global.
Strategi ketiga berfokus pada penguatan daya saing dalam Global Value Chains (GVC). Kiki menilai Indonesia dapat belajar dari Jepang dan Korea Selatan yang berhasil keluar dari jebakan kelas menengah melalui pengembangan industri unggulan berorientasi ekspor.
Karena itu, pemerintah perlu mengenali produk yang memiliki daya saing tinggi sekaligus memilih mitra dagang strategis melalui berbagai analisis ekonomi internasional.
Di sisi lain, Universitas Indonesia berkomitmen mendukung pemerintah melalui riset ekonomi yang kuat. Kiki juga mengingatkan bahwa investasi jangka panjang memerlukan kepastian hukum, regulasi yang berkualitas, serta iklim usaha yang sehat agar mampu menarik modal secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, Indonesia perlu menggabungkan tiga kekuatan utama secara bersamaan, yakni investasi yang efisien, daya saing ekspor yang semakin kuat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi. Melalui sinergi tersebut, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil, industri nasional berkembang lebih produktif, lapangan kerja bertambah, dan target menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 semakin realistis.
(naf/lex)
