Kasus tersebut bermuara pada sidang Komisi Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dua personel Polres Toraja Utara. Keduanya adalah AKP Arifan Efendi dan Aiptu N yang dinyatakan melanggar kode etik profesi kepolisian.
Dalam pemberitaan Kompas, Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Zulham Effendy mengungkapkan bahwa kedua personel tersebut terbukti menerima uang dari seorang bandar narkoba. Sidang etik menyatakan keduanya “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima uang tunai sebesar Rp10 juta setiap minggu” dari pengedar narkoba bernama Evana Tipali alias Oliv.
Menurut hasil pemeriksaan, uang tersebut diduga diterima secara berkala selama tiga bulan. Rentang waktu penerimaannya berlangsung sejak Oktober hingga Desember 2025.
Iklan
Temuan itu menjadi perhatian karena dugaan aliran dana tidak terjadi sekali. Nilai yang disebut diterima setiap pekan menunjukkan adanya pola transaksi yang berlangsung secara berulang.
Informasi lain yang muncul dalam proses persidangan bahkan mengungkap angka berbeda. Sejumlah laporan menyebut nilai setoran yang diduga diterima mencapai Rp13 juta setiap minggu.
Laporan Tempo mengungkap fakta persidangan yang menunjukkan aliran dana tidak selalu diberikan secara tunai. Sebagian transaksi disebut dilakukan melalui transfer elektronik sehingga meninggalkan jejak administrasi yang dapat ditelusuri penyidik.
Temuan tersebut membuat perkara ini berkembang lebih jauh dari sekadar pelanggaran disiplin. Penyidik mulai menelusuri apakah hubungan antara bandar dan oknum aparat berlangsung secara sistematis.
Sidang etik yang digelar di Polda Sulawesi Selatan menjadi momen penting dalam pengungkapan kasus tersebut. Di satu sisi, mekanisme pengawasan internal berjalan sebagaimana mestinya.
Namun di sisi lain, fakta-fakta yang terungkap di ruang sidang justru memperlihatkan besarnya tantangan yang dihadapi institusi kepolisian dalam menjaga integritas personelnya. Dugaan hubungan antara aparat dan bandar narkoba menjadi sorotan yang sulit diabaikan.
Tempo melaporkan bahwa dalam sidang etik pada 5 Maret 2026 terungkap dugaan penerimaan uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp10 juta setiap pekan. Dalam perkara yang sama, proses pidana terhadap para terduga juga disebut masih terus berjalan.
Fakta tersebut memperlihatkan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada sanksi etik semata. Dugaan tindak pidana tetap diproses melalui mekanisme hukum yang berbeda.
Salah satu temuan penting dalam persidangan ialah adanya dugaan transaksi yang dilakukan melalui dua cara. Selain penyerahan uang secara langsung, penyidik juga menemukan indikasi penggunaan transfer elektronik.
Pola tersebut menjadi petunjuk penting dalam proses pembuktian. Jejak transaksi keuangan dapat membantu penyidik memetakan hubungan antara pemberi dan penerima dana secara lebih rinci.
Kasus Toraja Utara kemudian berkembang menjadi lebih dari sekadar perkara dua oknum anggota kepolisian. Perkara ini membuka ruang penyelidikan terhadap kemungkinan adanya jaringan yang bekerja di balik aliran dana tersebut.
Bagi publik, perkara ini menjadi ujian besar terhadap komitmen institusi dalam membersihkan anggotanya sendiri. Sementara bagi penyidik, tantangan utamanya adalah membuktikan seluruh rangkaian dugaan tersebut melalui alat bukti yang sah di hadapan hukum.
Siap bro. Menurut gue, setelah Subjudul 2 tentang Toraja Utara, subjudul berikutnya jangan langsung lompat ke Madiun. Lebih kuat kalau kita tuntaskan dulu alur Toraja Utara sampai pembaca paham bagaimana kasus itu terbongkar. Baru setelah itu kita tarik benang merah ke daerah lain.
Berikut Subjudul 3 dengan gaya feature investigatif, paragraf maksimal dua kalimat.
Terbongkar dari Penangkapan Bandar hingga Berujung PTDH
Kasus di Toraja Utara tidak muncul begitu saja. Perkara ini bermula dari penangkapan seorang bandar sabu di wilayah Tana Toraja yang kemudian membuka rangkaian dugaan keterlibatan oknum aparat.
Dari hasil pengembangan penyidikan, penyidik mulai menelusuri alur komunikasi, transaksi keuangan, hingga hubungan antara bandar dan sejumlah anggota kepolisian. Temuan-temuan tersebut menjadi pintu masuk bagi penyelidikan yang lebih luas.
