JAKARTA, Ifakta.co — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah keras tudingan bahwa pemerintah pasif saat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah. Prasetyo menegaskan bahwa seluruh otoritas ekonomi saat ini terus menggelar rapat koordinasi secara intensif. Langkah ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat.
“Lho, kita rapatnya intens. Pertemuan antara pelaku-pelaku otoritas ekonomi itu intens,” kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Prasetyo meminta publik tidak menyimpulkan bahwa pemerintah mengabaikan situasi ini. Menurutnya, sebuah kebijakan yang kompleks membutuhkan proses dan tidak bisa menghasilkan dampak instan secara langsung. Segenap komunikasi yang berjalan merupakan bagian dari upaya nyata pemerintah untuk menstabilkan kondisi ekonomi nasional.
Iklan
“Bukan berarti kalau kemudian komunikasi intens terus belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, kemudian kita tidak ada komunikasi. Kan nggak begitu juga. Ini kan semua bagian dari upaya,” lanjut Prasetyo.
Pemerintah Soroti Ketergantungan Impor
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa banyak variabel kompleks yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang. Ia secara khusus menyoroti masalah kemandirian ekonomi nasional. Menurut Prasetyo, tingginya ketergantungan sektor domestik terhadap barang impor ikut menekan kekuatan Rupiah saat ini.
“Naiknya nilai tukar Rupiah itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak. Kemandirian kita secara ekonomi itu juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor itu juga akan mempengaruhi. Makanya ini tidak bisa berdiri sendiri begitu loh,” tambahnya.
Merespons prediksi pengamat bahwa Rupiah bisa menyentuh angka Rp 19.000 per Dolar AS, Prasetyo menawarkan solusi utama. Pemerintah kini sedang mempererat kerja sama dan menyelaraskan langkah antara pemegang otoritas moneter dan fiskal.
“Sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal,” tegas Prasetyo.
DPR Inisiasi Evaluasi Bersama Otoritas Fiskal dan Moneter
Pada hari yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menginisiasi pertemuan penting bersama pemerintah serta lembaga otoritas moneter dan fiskal. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung pertemuan yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026) pagi tersebut.
Dasco menyatakan bahwa DPR sengaja membuka forum ini sebagai ruang evaluasi berkala terhadap kondisi ekonomi terkini. Selain itu, forum ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter agar efektif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal, serta dari pihak pemerintah, untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi,” jelas Dasco.
Dasco menambahkan bahwa sinergi yang kuat antara kedua lini kebijakan tersebut menjadi kunci utama di tengah ketidakpastian global.
“Sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini,” sambung Dasco.
Pertemuan intensif tersebut akhirnya berhasil menelurkan sejumlah kesepakatan penting demi memperkuat fundamental ekonomi. Namun, Dasco menyebut bahwa masing-masing institusi terkait akan menyampaikan rincian teknis dari kesepakatan tersebut secara terpisah dalam waktu dekat.
“Alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah,” pungkas Dasco.
(fa/fza)
