Di sisi lain, Wisnu menegaskan bahwa dunia kerja tetap membutuhkan kemampuan dasar yang kuat. Kemampuan berpikir kritis, komunikasi, analisis, dan kerja sama tim masih menjadi kompetensi utama yang dicari banyak perusahaan.
Data National Association of Colleges and Employers (NACE) menunjukkan bahwa kemampuan memecahkan masalah, komunikasi, dan kerja sama tim secara konsisten berada di posisi teratas kebutuhan pemberi kerja.
“Justru keterampilan fundamental inilah yang diasah secara sistematis dalam ilmu dasar, humaniora, dan ilmu sosial, bidang-bidang yang kerap diposisikan sebagai prodi tidak laku,” tegasnya.
Iklan
Karena itu, ia menilai pandangan yang menganggap hanya bidang STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika memiliki nilai ekonomi tidak sepenuhnya tepat.
Banyak Pemimpin Besar Berasal dari Jurusan Nonteknis
Wisnu kemudian menyoroti latar belakang para pemimpin perusahaan global. Menurutnya, banyak tokoh sukses justru berasal dari disiplin ilmu nonteknis.
Susan Wojcicki, misalnya, memiliki latar belakang sejarah dan sastra sebelum memimpin YouTube. Sementara itu, Howard Schultz yang pernah memimpin Starbucks berasal dari bidang komunikasi. Adapun Ken Chenault, mantan CEO American Express, menempuh pendidikan sejarah.
Selain itu, berbagai kajian terhadap perusahaan Fortune 500 juga menunjukkan banyak CEO berasal dari bidang humaniora maupun ilmu sosial.
Wisnu menilai fakta tersebut sangat penting. Pasalnya, kepemimpinan tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis. Seorang pemimpin juga harus mampu memahami manusia, membaca situasi yang kompleks, serta mengambil keputusan strategis.
Karena itu, pendidikan tinggi tidak boleh hanya berfokus pada keterampilan teknis. Kampus juga perlu membangun kemampuan berpikir yang lebih luas.
“Inovasi tidak lahir dari kepatuhan terhadap tren, melainkan dari kemampuan melampauinya. Jika kampus direduksi sekadar menjadi penyedia tenaga kerja, ruang eksperimen intelektual yang melahirkan inovasi justru akan tergerus,” ucapnya.
Kampus Memiliki Peran yang Lebih Luas
Wisnu menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya bertugas menyiapkan tenaga kerja. Kampus juga berfungsi sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan, kritik sosial, dan refleksi publik.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan perguruan tinggi yang mampu menghasilkan gagasan baru. Selain itu, masyarakat juga membutuhkan ruang akademik yang dapat mengkritisi perubahan sosial maupun ekonomi.
Ia mengutip pemikiran Martha Nussbaum yang sejak lama mengingatkan pentingnya humaniora dalam menjaga kualitas demokrasi dan daya kritis warga negara.
Dalam konteks Indonesia, Wisnu menilai pendekatan yang terlalu sempit terhadap konsep relevansi pendidikan dapat merugikan pembangunan jangka panjang. Jika pemerintah hanya mengukur keberhasilan kampus dari serapan kerja jangka pendek, berbagai bidang penting berpotensi tersingkir.
Padahal, bidang seperti kebudayaan, riset dasar, ilmu sosial, dan pemikiran kritis turut menentukan kemampuan bangsa menghadapi disrupsi.
“Pendidikan tinggi bukanlah balai latihan kerja tambahan bagi industri. Menutup program studi hanya karena tidak sesuai dengan selera pasar hari ini adalah bentuk keputusan rabun jauh yang mengabaikan dinamika masa depan,” tegasnya.
Pada akhirnya, Wisnu menilai perguruan tinggi harus tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai pembentuk manusia yang mampu berpikir, beradaptasi, dan menciptakan inovasi.
“Jika kita terus memaksakan logika pasar sebagai satu-satunya ukuran relevansi, yang dihasilkan bukanlah generasi yang siap menghadapi masa depan, melainkan generasi yang dilatih untuk masa lalu,” pungkasnya.
(naf/lex)
