JAKARTA, ifakta.co – Tim verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memastikan dua nama calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto akan diumumkan sebelum pemilihan berlangsung. Proses pemeriksaan persyaratan kandidat dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang dipertimbangkan untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menyampaikan bahwa keterbukaan menjadi bagian dari tahapan pemeriksaan dokumen. Pengumuman tersebut dilakukan sebelum sidang paripurna yang telah dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
“Nanti memang harus disampaikan, karena verifikasinya kan terbuka. Semua bisa melihat ya,” kata Rerie seusai rapat gabungan MPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Rerie merupakan Wakil Ketua MPR dari Partai NasDem yang ditunjuk memimpin tim pemeriksa berkas dua kandidat. Tugas timnya meliputi memastikan kelengkapan persyaratan sebelum nama-nama tersebut masuk ke tahapan pemilihan.
Pada hari yang sama, Ketua MPR Ahmad Muzani menetapkan batas akhir penyampaian dua nama calon oleh Presiden, yakni Rabu, 25 November 2026. MPR menyelaraskan tanggal tersebut dengan jadwal paripurna pada awal Desember.
“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026. Namanya harus dua sesuai UUD,” kata Muzani dalam keterangannya.
Batas waktu itu merujuk pada Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Ketentuannya menyebut Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan berkas paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.
Dengan perhitungan tersebut, MPR memiliki masa pemeriksaan setelah menerima berkas dan sebelum sidang pada 9 Desember. Pemeriksaan menjadi penting karena para calon harus memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menduduki jabatan wakil presiden.
Selain membentuk tim verifikasi, MPR menyiapkan tim ad hoc untuk mengatur pelaksanaan tahapan berikutnya. Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, ditunjuk memimpin tim ad hoc tersebut.
Kedua tim menjalankan fungsi berbeda. Tim verifikasi bertugas memeriksa dokumen dan persyaratan calon, sedangkan tim ad hoc menyiapkan kebutuhan penyelenggaraan proses pemilihan serta pelantikan.
Muzani menegaskan jumlah kandidat yang harus diserahkan Presiden adalah dua orang. MPR kemudian menentukan satu nama untuk menduduki posisi wakil presiden dalam sidang paripurna, sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Langkah pengumuman terbuka dapat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengenali kandidat sebelum forum MPR mengambil keputusan. Meski demikian, sampai penjelasan itu disampaikan, belum ada nama calon yang diumumkan secara resmi.
MPR masih menunggu usulan Presiden beserta berkas pendukungnya. Jadwal penerimaan, verifikasi, pengumuman nama, dan paripurna akan menjadi rangkaian penentu pengisian kursi wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
(rom/mby)


























