JAKARTA, ifakta.co – Kementerian Keuangan masih harus mengejar penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun dalam sisa dua bulan 2026 untuk mencapai perkiraan setoran akhir tahun. Hingga Oktober, pajak yang terkumpul baru Rp1.796,8 triliun. Pemerintah menekankan bahwa tambahan penerimaan diperlukan untuk membiayai belanja negara, sejalan dengan pembahasan belanja negara dan kontribusi pajak digital.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi hingga Oktober setara 76,2 persen dari target. Pemerintah menargetkan penerimaan akhir tahun atau outlook sebesar Rp2.310,8 triliun, sekitar 98 persen dari target APBN 2026 senilai Rp2.357,7 triliun.
“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun, hampir Rp1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jeneral Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (13/11).
Sisa target tersebut menjadi fokus Kementerian Keuangan menjelang tutup tahun anggaran. Suahasil meminta dukungan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan karena penerimaan negara menjadi salah satu sumber pendanaan layanan dan program pemerintah.
“Rp514 triliun dipakai buat apa, untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” imbuhnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu terjadi di sejumlah komponen pajak, meski tidak seluruh pos mencatat kenaikan.
Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas menjadi penyumbang terbesar dengan penerimaan Rp893,10 triliun, meningkat 16,6 persen. Kenaikan tersebut dikaitkan dengan aktivitas ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan.
Di sisi lain, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp793,55 triliun. Nilainya tumbuh 39,1 persen, yang disebut mencerminkan aktivitas konsumsi dalam negeri.
Pertumbuhan lebih tinggi terlihat pada PPh migas. Pos ini naik 84,7 persen menjadi Rp48,88 triliun seiring kenaikan harga minyak bumi. Kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dan sektor ekonomi digital lainnya menyumbang Rp14,1 triliun melalui PPh dan PPN.
Meski demikian, beberapa penerimaan melemah. Pajak Bumi dan Bangunan turun 3,7 persen menjadi Rp20,52 triliun karena sebagian wajib pajak menggeser waktu pembayaran ke akhir tahun.
Pajak lainnya nondeposit turun 9 persen menjadi Rp7,1 triliun. Sementara itu, deposit pajak merosot 49,8 persen menjadi Rp33,6 triliun. Perubahan pada pos tersebut antara lain terkait pemindahbukuan deposit ke jenis pajak yang sesuai.
Suahasil menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan badan usaha yang memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menilai peran mereka sangat penting bagi kesinambungan penerimaan dan pembiayaan kebutuhan negara.
“Seluruh wajib pajak yang menunaikan pembayaran pajaknya adalah para pahlawan penerimaan negara,” ujarnya.
(may/lex)






















