WASHINGTON DC, ifakta.co – Kekalahan kubu Partai Republik dalam pemilihan umum sela Amerika Serikat diperkirakan akan memperkeras hubungan Presiden Donald Trump dengan Kongres AS. Seorang pakar menilai Trump berpotensi semakin berani menentang aturan dan norma politik ketika menghadapi pengawasan lebih ketat dari anggota parlemen.
Penilaian itu disampaikan Amy Hawthorne, peneliti senior non-residen Arab Centre Washington DC. Ia mengaitkan perubahan keseimbangan kekuasaan di Kongres dengan kemungkinan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan dalam pemerintahan Trump.
Hawthorne memperkirakan Trump dan para sekutunya akan menolak upaya pemeriksaan terhadap kegiatan mereka. Ia merujuk pengalaman masa jabatan pertama Trump, ketika pemerintahannya berhadapan dengan penyelidikan dari Kongres yang dikendalikan Demokrat.
“Tentu saja, Trump dan sekutunya akan melawan semua upaya untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Pada masa jabatan pertamanya, ketika Kongres yang dikendalikan Partai Demokrat melakukan penyelidikan, Trump dan rekan-rekannya menolak untuk mematuhi panggilan pengadilan dan menghalangi proses pengawasan. Sekarang, sebagai presiden yang masa jabatannya hampir berakhir dan telah kehilangan kendali Kongres, Trump kemungkinan akan melampiaskan kemarahannya dengan lebih berani melanggar aturan dan norma,” kata Amy.
Menurut Hawthorne, anggota Demokrat yang memperoleh pengaruh lebih besar di Kongres kemungkinan memanfaatkan kewenangan legislatif untuk menyelidiki dugaan pelanggaran. Mekanisme yang dapat digunakan meliputi sidang pemeriksaan, permintaan dokumen, pemanggilan saksi, dan penerusan dugaan tindak pidana kepada jaksa federal.
Salah satu fokus yang diperkirakannya akan muncul adalah hubungan bisnis keluarga Trump dengan pihak-pihak di Timur Tengah. Hawthorne menyebut investasi dari Uni Emirat Arab pada usaha mata uang kripto yang berkaitan dengan Trump, keluarganya, dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff sebagai potensi objek penyelidikan.
Ia juga menyinggung kesepakatan properti di kawasan tersebut serta aliran pendanaan dari negara-negara Teluk ke perusahaan ekuitas swasta yang terkait dengan Jared Kushner, menantu Trump. Semua hal itu masih berupa kemungkinan fokus pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Hawthorne memperkirakan proses pengawasan tidak akan menghasilkan keputusan hukum dalam waktu singkat. Penyelidikan parlemen, perselisihan soal pemanggilan saksi, dan gugatan di pengadilan dapat memerlukan waktu panjang.
Karena itu, menurut analisisnya, Demokrat kemungkinan lebih dahulu memanfaatkan temuan politik untuk memperkuat kritik terhadap pemerintahan Trump menjelang pemilihan presiden 2028. Strategi tersebut diperkirakan menyasar citra presiden dan dukungan publik terhadap Partai Republik.
Dalam konteks itu, Hawthorne mengutip ungkapan keras anggota Kongres Robert Garcia yang menyebut “keluarga kriminal Trump”. Ungkapan tersebut merupakan tudingan politik seorang anggota parlemen, bukan putusan pengadilan.
Analisis Hawthorne menggambarkan potensi konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif setelah perubahan peta kekuasaan. Namun, langkah konkret Kongres serta respons pemerintahan Trump tetap bergantung pada keputusan politik dan proses hukum berikutnya.
(her/wal)
