JAKARTA, ifakta.co – Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah dalam penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polisi menyatakan keputusan tersebut mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan status penahanan Slamet dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Menurutnya, penyidik telah memeriksa Slamet pada Rabu (11/11) sebelum menentukan bentuk penahanan.
“Tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri,” tuturnya.
Suyudi menyebut hasil pemeriksaan kesehatan menjadi dasar untuk tidak menempatkan Slamet di rumah tahanan Mako Brimob seperti tiga tersangka lain dalam perkara yang sama.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan kegiatan penyadapan pada 2025 hingga 2026. Kapolri menyampaikan penyidik menemukan indikasi perintah penyadapan secara lisan tanpa dokumen permohonan resmi dari aparat penegak hukum yang berwenang.
Dalam pemaparan itu, Irjen Ahrie Sonta disebut pernah memberikan instruksi kepada operator ketika menjabat pelaksana tugas kepala bagian monitoring. Sejumlah nomor telepon diduga menjadi sasaran tanpa prosedur penegakan hukum yang seharusnya.
Pada Oktober 2026, menurut penjelasan Kapolri, Ahrie juga diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan. Suyudi menambahkan ada dugaan perintah penghapusan data.
“Serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan Penlinks X atau PLX,” tutur Suyudi di hadapan anggota DPR.
Rangkaian peristiwa tersebut disebut memicu kecurigaan sejumlah personel monitoring. Laporan kemudian disampaikan kepada kepolisian dan menjadi bagian dari penelusuran penyidik.
Selain Slamet, tiga tersangka yang disebut dalam penyidikan adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Polisi juga menyelidiki dugaan korban penyadapan lain, termasuk pejabat dan tokoh masyarakat.
Dalam rapat yang sama, sejumlah anggota Komisi III DPR mendorong penyelidikan lebih jauh terhadap kemungkinan tindak pidana lain yang terkait. Kapolri menyatakan penyelidikan mengenai dugaan makar telah dibuka.
Seluruh tuduhan dalam perkara ini masih berada pada tahap proses hukum. Penahanan rumah terhadap Slamet tidak mengubah kewajiban penyidik membuktikan dugaan tindak pidana maupun hak tersangka atas asas praduga tak bersalah.
(cin/mby)
