JAKARTA, ifakta.co – Mabes Polri mengungkap status seorang perwira tinggi berinisial TK yang diperiksa dalam penyelidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kepolisian menyebut TK merupakan anggota aktif dengan pangkat brigadir jenderal atau bintang satu. Keterangan ini menjadi perkembangan baru setelah Kapolri menjelaskan peran sejumlah pihak dalam kasus penyadapan tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan inisial TK tidak merujuk kepada mantan Kapolri yang kebetulan mempunyai inisial serupa. Ia menegaskan identitas kepangkatan sosok yang sedang diperiksa.
“Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi,” tuturnya.
Menurut Johnny, pemeriksaan terhadap perwira tersebut berlangsung melalui Biro Pertanggungjawaban Profesi atau Wabprof di Divisi Propam Polri. Proses itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran profesi yang sedang ditelusuri.
Selain pemeriksaan etik, penyidik juga mendalami keterangan TK untuk mengurai dugaan tindak pidana yang telah menyeret empat tersangka sebelumnya. Keterangannya diperlukan untuk memperjelas hubungan dan peran masing-masing pihak.
“Yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” tuturnya.
Informasi yang beredar dalam laporan sumber mengaitkan inisial tersebut dengan Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo. Namun, pernyataan resmi Johnny yang dikutip dalam laporan itu hanya memastikan inisial dan pangkat, sehingga identifikasi nama lengkap perlu dibedakan dari konfirmasi institusi.
Tedjo diketahui pernah bertugas sebagai Kepala Satuan Tugas Wilayah Jawa Tengah Densus 88 Antiteror. Ia juga pernah menjabat Direktur Penindakan serta Direktur Intelijen Densus 88. Riwayat jabatan tersebut menjadi konteks tambahan, bukan bukti keterlibatan pidana.
Dalam uraian perkara sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta yang menjabat pelaksana tugas Kabakmon sejak 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah penyadapan dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perintah itu disebut diteruskan kepada operator tanpa permohonan dari penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo dan mengarahkan Brigjen TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance. Rangkaian dugaan tersebut masih berada dalam penanganan aparat dan tidak boleh diperlakukan sebagai putusan pengadilan.
Dalam pemaparan sebelumnya, penyidik juga menelusuri dugaan instruksi penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan catatan log, serta pembubaran sebuah grup WhatsApp.
Pengusutan ini memiliki dua jalur yang disebut kepolisian, yaitu pemeriksaan dugaan pelanggaran profesi oleh Propam dan pendalaman keterangan dalam perkara pidana. Kedua jalur tersebut memiliki tujuan yang berbeda, meskipun dapat berkaitan dengan rangkaian peristiwa yang sama.
Penjelasan Johnny sekaligus memperjelas perbedaan antara status TK sebagai pihak yang dimintai keterangan dan empat orang yang telah disebut sebagai tersangka dalam perkara sebelumnya. Status hukum seseorang harus merujuk pada pengumuman resmi penyidik, bukan semata pada penyebutan inisial atau riwayat jabatannya.
Pemeriksaan terhadap TK kini menjadi salah satu langkah untuk mengetahui apakah peran yang disebut dalam rangkaian dugaan itu dapat dibuktikan. Polri belum mengumumkan hasil akhir pemeriksaan etik maupun kesimpulan pidana terhadap sosok tersebut dalam keterangan yang dikutip.
(cin/wal)
