TANGERANG, ifakta.co – Tempat hiburan malam 126 One Two Sick yang berlokasi di kawasan Citra Raya, Kabupaten Tangerang, terus menghadirkan berbagai hiburan untuk menarik pengunjung. Salah satunya dengan mendatangkan DJ ternama, termasuk DJ Yasmin yang dijadwalkan tampil pada Rabu malam (11/11/2026).
Selain pertunjukan musik DJ, 126 One Two Sick juga menawarkan hiburan musik lounge dan karaoke room dengan menghadirkan sejumlah ladies. Berdasarkan keterangan sales marketing 126 kepada ifakta.co, tarif ladies tersebut dipatok Rp400 ribu per jam untuk layanan di lounge dan Rp600 ribu per jam untuk di room karaoke.
” Iya kak untuk lc di lounge 400 / 3 jam dan untuk di Room Karoke 600 / 3 jam. Untuk info lebih lanjut bisa wa kami di 0811-839-126 ya kak,” kata sales marketing 126.
Namun, di balik gemerlap hiburan malam tersebut, muncul persoalan terkait dugaan belum lengkapnya dokumen perizinan operasional, termasuk perizinan minuman beralkohol (minol), serta informasi mengenai nama perusahaan yang disebut belum terdaftar di Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang.
Persoalan ini sebelumnya juga mencuat dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam forum tersebut, pemilik 126 One Two Sick, Ricky, disebut mengakui bahwa perizinan usahanya belum lengkap, sebagaimana disampaikan dalam pernyataannya secara langsung.
Kondisi tersebut menjadi perhatian, mengingat setiap pelaku usaha hiburan malam wajib memenuhi ketentuan perizinan dan aturan operasional yang berlaku.
Pada saat persoalan tersebut mencuat, jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang masih dijabat Ana Supriatna. Kini, posisi tersebut telah berganti dan dijabat Aji Januardhi Nurogo, SE., MM.
Pergantian kepemimpinan di tubuh Satpol PP diharapkan dapat menjadi momentum evaluasi terhadap pengawasan tempat hiburan malam, termasuk menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait operasional 126 One Two Sick.
Pasalnya, sejumlah laporan masyarakat yang mempertanyakan kepatuhan tempat hiburan tersebut terhadap ketentuan perizinan dinilai belum mendapatkan tindak lanjut yang terlihat secara terbuka.
Publik pun mempertanyakan sejauh mana pengawasan dan penegakan peraturan daerah dilakukan. Jangan sampai muncul kesan bahwa tempat usaha tertentu seolah kebal terhadap aturan, sementara pelaku usaha lainnya dituntut untuk memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
(sib/lex)
