JAKARTA, ifakta.co – Menstruasi merupakan proses biologis yang rutin dialami perempuan. Namun, kebutuhan produk sanitasi setiap bulan masih menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat. Keterbatasan ekonomi membuat sejumlah perempuan kesulitan membeli pembalut, tampon, maupun perlengkapan menstruasi lainnya.
Persoalan tersebut dikenal sebagai period poverty atau kemiskinan menstruasi. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika seseorang tidak mampu memperoleh produk menstruasi, fasilitas sanitasi, serta informasi yang memadai untuk menjaga kesehatan selama haid.
Menurut UN Women, kemiskinan menstruasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membeli pembalut. Persoalan ini juga mencakup keterbatasan akses terhadap fasilitas kebersihan dan pendidikan kesehatan menstruasi.
Dampaknya bahkan dapat meluas ke sektor pendidikan dan pekerjaan. Sebagai contoh, siswi yang tidak memiliki pembalut mungkin terpaksa absen dari sekolah selama menstruasi. Sementara itu, perempuan pekerja bisa kehilangan waktu produktif karena kesulitan memenuhi kebutuhan sanitasi.
Karena itu, sejumlah pemerintah mulai mengambil langkah untuk mengurangi beban tersebut. Bentuk kebijakannya beragam, mulai dari pembagian pembalut gratis di sekolah hingga penyediaan produk menstruasi di fasilitas umum.
Skotlandia menjadi salah satu negara yang mengambil langkah paling luas melalui undang-undang penyediaan produk menstruasi gratis. Selain itu, sejumlah negara lain juga menjalankan program serupa dengan cakupan dan mekanisme berbeda.
14 Negara yang Memiliki Kebijakan Pembalut Gratis
Berikut sejumlah negara yang menerapkan kebijakan penyediaan produk menstruasi gratis, baik melalui program nasional maupun kebijakan pemerintah daerah.
1. Skotlandia
Skotlandia menjadi pelopor kebijakan penyediaan produk menstruasi gratis melalui undang-undang nasional. Parlemen Skotlandia mengesahkan Period Products (Free Provision) (Scotland) Act 2021 setelah Monica Lennon, anggota parlemen dari Partai Buruh Skotlandia, memperjuangkan rancangan tersebut sejak 2016.
Undang-undang itu mulai berlaku pada 15 Agustus 2022. Melalui aturan tersebut, pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan wajib menyediakan produk menstruasi secara gratis bagi siapa saja yang membutuhkannya.
Perempuan dapat memperoleh pembalut dan tampon melalui berbagai fasilitas. Misalnya, sekolah, pusat komunitas, klub pemuda, hingga apotek yang berpartisipasi.
2. Selandia Baru
Selandia Baru memperluas akses produk menstruasi melalui program pembagian pembalut dan tampon gratis di sekolah.
Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan program nasional tersebut pada Februari 2021. Sebelumnya, pemerintah menjalankan program percontohan di sejumlah sekolah wilayah Waikato.
Melalui kebijakan ini, siswi dapat memperoleh kebutuhan menstruasi tanpa mengeluarkan biaya. Pemerintah berharap program tersebut mampu mengurangi ketidakhadiran pelajar akibat keterbatasan akses pembalut.
3. Australia
Australia mengembangkan kebijakan pembalut gratis melalui pemerintah negara bagian. Victoria menjadi salah satu wilayah yang menjalankan program tersebut secara luas pada 2020.
Program ini menyediakan produk menstruasi gratis bagi siswa sekolah negeri. Selanjutnya, New South Wales menyusul melalui program percontohan pada Maret 2021.
Pemerintah kedua negara bagian tersebut ingin memastikan persoalan biaya menstruasi tidak menghambat aktivitas belajar siswa.
4. Amerika Serikat
Amerika Serikat menerapkan kebijakan produk menstruasi gratis melalui pemerintah kota dan negara bagian.
New York City menjadi salah satu wilayah pertama yang mengesahkan aturan penyediaan pembalut dan tampon gratis di sekolah negeri pada 2016.
Setelah itu, sejumlah negara bagian mengikuti langkah serupa. Illinois, Washington, New Hampshire, dan Virginia termasuk wilayah yang mengembangkan kebijakan tersebut.
Cakupannya berbeda-beda. Beberapa aturan mewajibkan sekolah menyediakan produk menstruasi di toilet, sedangkan wilayah lain memperluas fasilitas hingga perguruan tinggi dan tempat penampungan.
5. Kenya
Kenya memperkuat akses pembalut gratis melalui kebijakan pendidikan. Pemerintah mewajibkan penyediaan pembalut berkualitas dan mencukupi bagi siswi yang terdaftar di sekolah.
Aturan tersebut juga memperhatikan pengelolaan limbah menstruasi. Karena itu, pemerintah turut mendorong penyediaan fasilitas pembuangan pembalut yang aman dan ramah lingkungan.
6. Afrika Selatan
Afrika Selatan mengambil dua langkah untuk mengurangi beban biaya menstruasi.
Pertama, pemerintah menghapus pajak atas produk menstruasi pada Oktober 2018. Kedua, pemerintah mendukung penyediaan pembalut gratis bagi siswi sekolah.
Sejumlah provinsi kemudian menjalankan program pembagian produk menstruasi tersebut. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses sekaligus mengurangi hambatan ekonomi bagi pelajar perempuan.
7. Botswana
Botswana mulai menyediakan pembalut gratis bagi anak perempuan usia sekolah pada Agustus 2017.
Program tersebut muncul setelah kampanye Ensuring the Dignity of Women mendorong perhatian publik terhadap kebutuhan sanitasi menstruasi sejak 2015.
Melalui program ini, pemerintah berupaya membantu siswi memenuhi kebutuhan menstruasi. Selain itu, pembagian pembalut gratis diharapkan dapat mengurangi risiko ketidakhadiran di sekolah.
8. Korea Selatan
Pemerintah Kota Seoul memperkenalkan program percontohan pembagian produk menstruasi gratis pada Oktober 2018.
Program tersebut menyediakan pembalut di 10 lokasi publik. Dengan demikian, perempuan yang membutuhkan dapat memperoleh produk menstruasi tanpa harus mengeluarkan biaya.
Sebelumnya, Korea Selatan juga telah memberikan hak cuti menstruasi bagi pekerja perempuan sejak 2001.
9. Uganda
Uganda pernah mengumumkan rencana penyediaan pembalut gratis untuk siswi sekolah pada 2016. Presiden Yoweri Museveni menyatakan dukungan terhadap program tersebut.
Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Untuk membantu memenuhi kebutuhan siswi, Palang Merah Uganda kemudian bekerja sama dengan produsen AFRIpads melalui program Keep a Girl in School Initiative.
Program tersebut turut memperkenalkan pembalut pakai ulang sebagai alternatif bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh produk sekali pakai.
10. Zambia
Zambia mengembangkan program pembagian pembalut gratis dengan menyasar anak perempuan di wilayah pedesaan.
Pemerintah mengumumkan rencana tersebut pada 2017 dan mulai menjalankan program pada 2019.
Kebijakan ini memperhatikan keterbatasan akses produk sanitasi di sejumlah wilayah. Melalui pembagian pembalut, pemerintah berupaya membantu siswi tetap mengikuti kegiatan belajar selama menstruasi.
11. Prancis
Prancis memperluas akses produk menstruasi gratis melalui kebijakan di lingkungan pendidikan.
Wilayah Île-de-France mulai membagikan produk menstruasi organik secara gratis di sekolah menengah pada September 2020.
Selanjutnya, pemerintah mendorong perguruan tinggi menyediakan dispenser pembalut dan tampon gratis pada Februari 2021.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan menstruasi di kalangan pelajar dan mahasiswa.
12. Republik Ceko
Republik Ceko memperkuat akses produk menstruasi melalui kebijakan di lingkungan sekolah.
Mulai Januari 2026, sekolah-sekolah di negara tersebut wajib menyediakan produk menstruasi di toilet perempuan.
Kementerian Kesehatan mengembangkan kebijakan ini untuk membantu siswi yang kesulitan membeli pembalut. Selain itu, fasilitas tersebut juga berguna bagi pelajar yang mengalami menstruasi secara tiba-tiba tanpa membawa persediaan.
13. Kanada
Kanada menerapkan kebijakan pembalut gratis melalui sejumlah pemerintah provinsi.
British Columbia menjadi provinsi pertama yang mewajibkan sekolah menyediakan produk menstruasi pada 2019.
Nova Scotia, Ontario, dan Prince Edward Island kemudian mengembangkan kebijakan serupa. Khusus Prince Edward Island, pemerintah memperluas penyediaan pembalut hingga mencakup bank makanan dan tempat penampungan.
14. India
India mengambil langkah untuk memperkuat akses produk menstruasi melalui kebijakan di lingkungan pendidikan.
Pengadilan India memerintahkan seluruh negara bagian dan wilayah persatuan memastikan sekolah menyediakan pembalut sanitasi yang dapat terurai secara hayati secara gratis bagi siswi remaja.
Kebijakan ini menekankan pentingnya akses produk menstruasi yang aman sekaligus memperhatikan dampak lingkungan.
Bagaimana Kebijakan Produk Menstruasi di Indonesia?
Berbeda dengan sejumlah negara yang menyediakan pembalut gratis melalui kebijakan pemerintah, Indonesia masih mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk menstruasi yang diperdagangkan secara komersial.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pembalut termasuk Barang Kena Pajak (BKP). Untuk barang nonmewah, beban PPN efektif mencapai 11 persen.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati, menjelaskan ketentuan tersebut pada Rabu (28/10).
“Pada prinsipnya, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku,” kata Inge.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih menempatkan pembalut sebagai barang kena pajak dalam kegiatan perdagangan.
(naf/lex)
