TAPAKTUAN, ifakta.co – Pengadilan Negeri (PN) Tapaktuan menetapkan CV Kuala Sabee sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan yang berkaitan dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Penetapan tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-LH/2026/PN Ttn.

Dalam perkara yang sama, majelis hakim menyatakan terdakwa Zulfikri bin almarhum Ibrahim terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan dokumen SKSHHK yang digunakan untuk pengangkutan kayu olahan. Putusan terhadap terdakwa itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Menurut pemberitaan resmi Mahkamah Agung, perkara ini berkaitan dengan pengangkutan 296 keping kayu jenis meranti dan damar dengan volume sekitar 10,5565 meter kubik. Kayu tersebut diangkut menggunakan truk dan disebut berasal dari kilang CV Kuala Sabee di Kabupaten Aceh Jaya, dengan tujuan pengiriman ke Binjai, Sumatera Utara.

Salah satu dokumen yang diperiksa dalam persidangan ialah SKSHHK Nomor KO.B.1076404 tertanggal 28 April 2026. Keterangan saksi, ahli, dan terdakwa membahas penerbitan serta kesesuaian dokumen tersebut dengan data dalam sistem informasi penerbitan dokumen hasil hutan.

Dalam amar putusan, majelis hakim memerintahkan pencarian terhadap pengurus CV Kuala Sabee yang diduga bertanggung jawab. Pengurus dapat dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) apabila persyaratan hukum yang berlaku telah terpenuhi. Perintah tersebut bukan berarti semua pengurus otomatis berstatus DPO.

Dasar hukum yang disebut dalam putusan antara lain Pasal 88 ayat (2) huruf b juncto Pasal 14 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penetapan CV Kuala Sabee sebagai tersangka korporasi tidak serta-merta berarti korporasi tersebut telah dinyatakan bersalah melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Pertanggungjawaban korporasi perlu dinilai melalui proses hukum tersendiri, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak-hak pihak yang terkait.

Majelis hakim dalam perkara ini dipimpin Daniel Saputra, dengan Fauzan Prasetya dan Alfadri Yanda sebagai hakim anggota. Perkembangan penanganan terhadap korporasi maupun pengurusnya selanjutnya bergantung pada proses dan ketentuan hukum yang berlaku.

(wl/wl)