JAKARTA, ifakta.co – Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara. Prabowo menetapkan pergantian tersebut pada Senin, 14 September 2026.
Purbaya sebelumnya memimpin Kementerian Keuangan selama sekitar satu tahun. Prabowo kemudian menunjuk Suahasil yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan untuk mengisi posisi tersebut.
Pergantian Menteri Keuangan itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.
Iklan
Setelah menjalani pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Suahasil mengungkapkan arahan yang diberikan Prabowo. Presiden meminta dirinya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap mendukung program prioritas pemerintah.
Suahasil juga memastikan pemerintah tetap menjaga defisit APBN di bawah batas 3 persen.
Pergantian tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai alasan Prabowo mengakhiri masa jabatan Purbaya setelah sekitar satu tahun. Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai publik belum memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Prabowo mengganti Purbaya karena kegagalan kinerja ekonomi.
“Belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan Presiden Prabowo mengganti Purbaya, sehingga terlalu jauh bila langsung menyimpulkan ia dicopot karena kinerja ekonomi dinilai gagal,” kata Syafruddin dikutip dari CNNIndonesia, Senin (14/9).
Menurut Syafruddin, sejumlah indikator justru memperlihatkan kondisi fiskal Indonesia masih relatif terjaga. Hingga akhir Juli 2026, defisit APBN tercatat sekitar 0,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pada saat yang sama, penerimaan negara menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Lembaga pemeringkat S&P juga tetap mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.
Karena itu, Syafruddin melihat pergantian Purbaya lebih tepat dikaitkan dengan perbedaan arah kebijakan, gaya komunikasi, serta kebutuhan Presiden Prabowo untuk mempertahankan kendali terhadap agenda fiskal yang semakin besar.
Syafruddin menyebut Purbaya selama menjabat dikenal mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif dengan ruang fiskal yang lebih longgar. Namun, kondisi pasar global saat ini semakin sensitif terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia.
“Karena itu, pergantian ini lebih tepat dibaca sebagai keputusan politik-ekonomi untuk mengubah cara APBN dikelola dan dikomunikasikan, bukan bukti sederhana bahwa Purbaya gagal,” ujarnya.
Menurut dia, ukuran keberhasilan pemerintahan berikutnya akan terlihat dari kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan premi risiko maupun biaya utang.
Syafruddin juga menilai masa kerja sekitar satu tahun belum cukup untuk menilai seluruh dampak kebijakan seorang Menteri Keuangan. Kebijakan fiskal membutuhkan waktu sebelum memberikan hasil terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kapasitas fiskal.
Hal itu berlaku untuk berbagai kebijakan, mulai dari reformasi penerimaan, peningkatan kualitas belanja, pembiayaan, hingga investasi publik.
Meski demikian, periode satu tahun tetap dapat digunakan untuk melihat arah kebijakan, kualitas pelaksanaan, disiplin anggaran, dan kemampuan membangun kepercayaan pasar.
