JAKARTA, ifakta.co – Pemerintah menyerap aspirasi dari Dewan Pimpinan Nasional Koalisi Nasional Reformasi Agraria (KNRA) terkait berbagai persoalan agraria yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026). Pertemuan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama perwakilan KNRA.
Sejumlah isu menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, di antaranya penyelesaian konflik agraria, perlindungan hak atas lahan bagi masyarakat, termasuk masyarakat adat, serta penguatan koordinasi antarlembaga dalam mencari solusi atas berbagai persoalan pertanahan.
Iklan
Pemerintah menilai masukan dari masyarakat dan kelompok yang selama ini bersentuhan langsung dengan persoalan agraria penting untuk menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Aspirasi tersebut juga akan menjadi bahan pembahasan dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konflik Agraria yang saat ini tengah berjalan.
Pemerintah menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak masyarakat serta kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan lahan.
Masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat proses legislasi sehingga regulasi yang nantinya dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan penyelesaian terhadap konflik agraria yang selama ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
(sib/lex)
Sumber : Humas DPR RI
