TANGERANG, ifakta.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Banten, mengidentifikasi sebanyak 25 kecamatan sebagai wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran lahan, gedung, hingga kekeringan selama musim kemarau 2026.
Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Achmad Taufik mengatakan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan riwayat kejadian kebakaran yang pernah terjadi di sejumlah wilayah.
“Sekitar 25 kecamatan potensi kebakaran, baik lahan ilalang, gedung, maupun lapak limbah-limbah yang dikoordinir oleh pengusaha limbah,” kata Achmad Taufik di Tangerang, Selasa.
Iklan
Ia menjelaskan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi didominasi wilayah industri, pergudangan, serta lokasi penampungan limbah. Beberapa di antaranya berada di Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Curug, Cikupa, Tigaraksa, dan sekitarnya.
Menurutnya, kondisi cuaca yang panas selama musim kemarau meningkatkan risiko terjadinya kebakaran di kawasan tersebut.
“Terutama wilayah-wilayah industri dan pergudangan, serta wilayah yang banyak limbah, di antaranya di Kosambi, Teluknaga, Cikupa, Curug, Tigaraksa. Itu wilayah-wilayah industri rawan kebakaran,” tuturnya.
Selain ancaman kebakaran, BPBD juga mewaspadai dampak musim kemarau ekstrem yang disebut sebagai fenomena El Nino Godzilla. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu kekeringan yang berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat maupun sektor pertanian.
Meski demikian, hingga kini baru Kecamatan Curug yang secara resmi dilaporkan mengalami krisis air bersih. BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di wilayah tersebut.
“Yang kelihatan saat ini kekurangan air bersih itu baru di Kecamatan Curug dan kita sudah bantu distribusi air bersih di wilayah itu. Kita selalu stay petugas-petugas kita dengan armadanya,” ujarnya.
Achmad menegaskan penanganan kekeringan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (Perkim) agar distribusi air bersih dapat berjalan maksimal.
“Apabila ada kekeringan, kita bantu suplai air bersih. Kemudian koordinasi dengan PDAM dan Perkim (Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman). Jadi bukan BPBD sendiri, ada PDAM dan Perkim untuk suplai air apabila tidak bisa ditangani sendiri oleh BPBD,” katanya.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung pada periode Juli hingga September 2026.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengimbau seluruh masyarakat mulai mengantisipasi dampak musim kemarau, terutama terkait ketersediaan air bersih, kesehatan, dan berbagai sektor yang berpotensi terdampak.
BMKG mencatat puncak musim kemarau pada Juli meliputi 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen luas daratan Indonesia. Selanjutnya, sebanyak 369 ZOM atau 48,84 persen luas daratan diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus, sedangkan 169 ZOM atau 25,41 persen luas daratan memasuki puncak musim kemarau pada September 2026.
“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian timur,” katanya.
Sementara itu, pada Agustus, puncak musim kemarau diperkirakan meluas ke Sumatera bagian tengah, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga sebagian besar wilayah Papua.
Adapun pada September 2026, wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, serta Papua Pegunungan bagian tengah.
(seb/lex)
