BANYUMAS, ifakta.co – Pemerintah Kabupaten Banyumas memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat yang menghadapi kerentanan ekonomi. Melalui program Sadewo Lintarti ASN Peduli Pekerja Rentan Banyumas (Salin Aslimas), pemerintah daerah berhasil menjangkau 18.945 pekerja rentan dengan dukungan 13.661 aparatur sipil negara (ASN).
Program ini mengandalkan semangat gotong royong untuk membantu pekerja yang belum memiliki kemampuan finansial memadai dalam membayar iuran jaminan sosial. Sasaran utamanya mencakup masyarakat yang bekerja di sektor informal dan kelompok pekerja dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi.
Capaian tersebut melibatkan kerja sama Pemkab Banyumas, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai pihak pendukung lainnya. Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas cakupan perlindungan sosial sekaligus mengurangi risiko ekonomi yang dapat menimpa keluarga pekerja.
Komitmen tersebut kembali terlihat dalam kegiatan penyerahan kartu kepesertaan dan manfaat klaim BPJS Ketenagakerjaan di Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin (16/11). Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyerahkan secara simbolis sejumlah kartu kepesertaan dan santunan kepada peserta maupun ahli waris.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Banyumas Dedy Noerhasan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Dinakerin) Banyumas Wahyu Dewanto, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto Vinca Meitasari.
Kepala Dinakerin Banyumas Wahyu Dewanto menjelaskan bahwa Salin Aslimas menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap pekerja yang belum mampu mengakses perlindungan jaminan sosial secara mandiri.
Menurutnya, keterlibatan ribuan ASN menunjukkan bahwa solidaritas aparatur pemerintah dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain membantu pekerja rentan, program tersebut juga mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Namun, Banyumas masih menghadapi pekerjaan besar untuk mencapai target perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026, pemerintah menetapkan target UCJ sebesar 47,13 persen.
Sementara itu, data hingga November 2026 menunjukkan pencapaian UCJ Banyumas baru mencapai 33,75 persen. Artinya, pemerintah daerah masih perlu memperluas kepesertaan agar target tersebut dapat tercapai.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto Vinca Meitasari menegaskan bahwa Salin Aslimas tidak sekadar meningkatkan jumlah peserta. Program ini juga memberikan manfaat nyata ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
Penyerahan santunan dalam kegiatan tersebut memperlihatkan langsung manfaat perlindungan bagi pekerja dan keluarga mereka. Beberapa penerima manfaat berasal dari kalangan pekerja informal yang selama ini memiliki risiko pekerjaan cukup tinggi.
Salah satunya, ahli waris Wiyadi menerima santunan Jaminan Kematian sebesar Rp10 juta. Semasa hidup, Wiyadi bekerja sebagai juru parkir di Puskesmas Somagede.
Selanjutnya, Waimah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp1,83 juta. Bantuan tersebut menjadi bentuk perlindungan ketika pekerja mengalami risiko kecelakaan dalam aktivitas pekerjaannya.
BPJS Ketenagakerjaan juga menyalurkan manfaat kepada Ahmad Sohidin Kadim, seorang tukang kayu. Ia menerima pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dengan nilai lebih dari Rp18 juta.
Sementara itu, ahli waris Sukarjo memperoleh santunan Jaminan Kematian sebesar Rp42 juta. Sukarjo merupakan seorang penderes yang mendapatkan perlindungan melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR Baznas.
Vinca menjelaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Sebab, kecelakaan kerja maupun kematian pencari nafkah dapat menimbulkan beban finansial bagi anggota keluarga yang masih bergantung pada penghasilannya.
Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat memperoleh manfaat sesuai ketentuan ketika mengalami kecelakaan kerja. Selain itu, keluarga atau ahli waris juga berhak menerima santunan apabila peserta meninggal dunia.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono meresmikan Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai). Kehadiran agen tersebut bertujuan memperluas sosialisasi sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan.
Program Agen Perisai melibatkan berbagai unsur masyarakat. Di antaranya pedagang, kader masyarakat, perangkat desa, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sadewo berharap para agen mampu menjadi penghubung antara BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat. Dengan begitu, informasi mengenai manfaat jaminan sosial dapat menjangkau lebih banyak pekerja, terutama mereka yang bekerja secara mandiri dan berada di sektor informal.
Ia juga mendorong seluruh ASN dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengambil peran lebih aktif. Tidak hanya memberikan dukungan melalui kepesertaan, ASN perlu mengenali pekerja rentan di lingkungan masing-masing dan membantu mereka memperoleh perlindungan.
Selain mengandalkan kontribusi ASN, Pemkab Banyumas turut mendorong pemanfaatan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang Baznas kelola. Dana tersebut dapat menjadi salah satu sumber dukungan untuk menjaga keberlanjutan program perlindungan pekerja rentan.
Sadewo menambahkan, pemerintah dapat memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan ZIS sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem di Banyumas.
Menutup kegiatan tersebut, Sadewo mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat solidaritas melalui gerakan bersama bertajuk Satu ASN, Satu Pekerja Rentan Terlindung.
Ia berharap semakin banyak pihak bergabung dalam Salin Aslimas. Dengan demikian, program tersebut dapat menjangkau lebih banyak pekerja rentan sekaligus memberikan perlindungan ekonomi bagi mereka dan keluarganya ketika menghadapi risiko pekerjaan.
(naf/lex)


































